Palangka Raya, Kamis (13/3) Anggota DPRD Kalteng, Heru Hidayat, ST mengajak Gubernur Kalteng, Teras Narang, SH agar memperhatikan tiga komponen penting yang mestinya di benahi dalam membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju dan bermartabat. tiga komponen tersebut menurut Heru merupakan aspirasi yang paling sering muncul baik berupa masukan dan keluhan di masyarakat diantaranya adalah masyarakat masih ada yang bertanya mengenai program dan kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi, kurangnya koordinasi dengan pihak kecamatan dan perangkat desa terhadap berbagai program dan kegiatan yang di kerjakan kecamatan/desa setempat, mempertanyakan usulan/ajuan dari musrembang dan lainnya. Dengan demikian diperlukan pola transparasi berbagai program dan kegiatan yang dianggarkan baik dari APBN maupun APBD setiap tahunnya sebagai bentuk tata kelola pemerintah provinsi yang akuntabel dan partisipatif masyarakat ungkap Heru. "Hal ini penting agar masyarakat turut mengetahui bahkan ikut memastikan pelaksanaan program/kegiatan tersebut mampu berjalan sesuai perencanaan dan bermanfaat sebagaimana harapan masyarakat" Hal lainnya menurut politisi dari PKS ini adalah model transparasi akan menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan anggaran rakyat berbasis kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga Heru berharap era pemerintahan pa' Teras ini mampu membuka akses informasi berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, model memberikan informasi terbuka kepada masyarakat melalui media adalah cara mencerdaskan dan partisipasi masyarakat dalam capaian pembangunan. Sehingga yang akan tumbuh adalah budaya kebersamaan, daya saing secara sehat dan kualitas hasilnya demikian ungkap Heru Hidayat selaku anggota DPRD Kalteng Dapil Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Seruyan.
Kedua menurut Heru adalah model kerjasama tim dan Pelayanan, karena masih diharapkan adanya keterpaduan pada setiap SKPD sehingga keluhan sebagaian para pegawai yang merasakan belum terbangun pola kerja tim pada SKPD yang ada. Beberapa instansi pelayanan juga masih dirasakan belum optimal memberikan layanannya kepada masyarakat. Sehingga di perlukan pola manajemen pemerintahan yang efektif dan melayani di semua lini agar senantiasa sinergi dalam upaya pencapaian pembangunan Kalimantan Tengah yang berbasis pada kemanfaatan dan layanan kepada masyarakat. Selain itu perlu di tumbuhkan sistem pengendalian internal yang terpadu sebagai bentuk kekompakan kerjasama dalam satu gerbong pemerintah provinsi. Namun jika hal ini tidak segera di benahi maka akan menjadi faktor kendala dalam capaian dan efektifitas pembangunan di masyarakat. Sehingga perlu di bangun kesadaran tim dalam mengemban tugas secara bersama dan optimal yang akan menjadi potensi terbaik. Terutama pada level bidang-bidang yang akan menjabarkannya sebagai rincian program/kegiatan yang bermanfaat dan sebagai solusi. Instansi publik sebaiknya tetap fokus pada ramah penanganan, ramah pelayanan dan ramah pengawasan. Hal ini sangat penting agar perubahan yang diharapkan menjadi lebih baik.
Yang ketiga menurut Heru adalah kepastian hukum, memberikan kepastian hukum secara adil dan menjunjung kesamaan di hadapan hukum dalam berbagai kasus dan pelanggaran sehingga tidak ada diskriminasi yang terjadi pada masyarakat. Memastikan bahwa masyarakat kecil yang memiliki lahan bebas dari pengambil alihan oleh pihak perusahaan, kemudian para pekerja mendapatkan hak para pekerja selama menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, tapal batas di beberapa titik perbatasan baik itu tingkat desa sampai antar provinsi. Sehingga harus ada upaya kuat untuk bisa menyelesaikan RTRWP Kalimantan Tengah dan pembenahan aset-aset secara teratur. Jika ketiga komponen tersebut dalam dapat menjadi bahan untuk proses pembenahan secara teratur dan terukur, maka Kalimantan Tengah akan menjadi provinsi yang partisipatif dan ramah layanan terhadap masyarakatnya.
Kedua menurut Heru adalah model kerjasama tim dan Pelayanan, karena masih diharapkan adanya keterpaduan pada setiap SKPD sehingga keluhan sebagaian para pegawai yang merasakan belum terbangun pola kerja tim pada SKPD yang ada. Beberapa instansi pelayanan juga masih dirasakan belum optimal memberikan layanannya kepada masyarakat. Sehingga di perlukan pola manajemen pemerintahan yang efektif dan melayani di semua lini agar senantiasa sinergi dalam upaya pencapaian pembangunan Kalimantan Tengah yang berbasis pada kemanfaatan dan layanan kepada masyarakat. Selain itu perlu di tumbuhkan sistem pengendalian internal yang terpadu sebagai bentuk kekompakan kerjasama dalam satu gerbong pemerintah provinsi. Namun jika hal ini tidak segera di benahi maka akan menjadi faktor kendala dalam capaian dan efektifitas pembangunan di masyarakat. Sehingga perlu di bangun kesadaran tim dalam mengemban tugas secara bersama dan optimal yang akan menjadi potensi terbaik. Terutama pada level bidang-bidang yang akan menjabarkannya sebagai rincian program/kegiatan yang bermanfaat dan sebagai solusi. Instansi publik sebaiknya tetap fokus pada ramah penanganan, ramah pelayanan dan ramah pengawasan. Hal ini sangat penting agar perubahan yang diharapkan menjadi lebih baik.
Yang ketiga menurut Heru adalah kepastian hukum, memberikan kepastian hukum secara adil dan menjunjung kesamaan di hadapan hukum dalam berbagai kasus dan pelanggaran sehingga tidak ada diskriminasi yang terjadi pada masyarakat. Memastikan bahwa masyarakat kecil yang memiliki lahan bebas dari pengambil alihan oleh pihak perusahaan, kemudian para pekerja mendapatkan hak para pekerja selama menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, tapal batas di beberapa titik perbatasan baik itu tingkat desa sampai antar provinsi. Sehingga harus ada upaya kuat untuk bisa menyelesaikan RTRWP Kalimantan Tengah dan pembenahan aset-aset secara teratur. Jika ketiga komponen tersebut dalam dapat menjadi bahan untuk proses pembenahan secara teratur dan terukur, maka Kalimantan Tengah akan menjadi provinsi yang partisipatif dan ramah layanan terhadap masyarakatnya.
0 Komentar