Kamis, 20 Maret 2014

KPK Harus Keluarkan Indeks Korupsi

KEGIGIHAN KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memburu para koruptor Hiu selama ini telah mengindikasikan betapa Indonesia ingin secara serius menghabisi ikon-ikon korupsi, baik itu secara ikon personal maupun ikon kelembagaan.

Alhasil, banyak koruptor mulai dari kelas Hiu sampai kelas kakap bahkan hingga kelas teri dibuat tidak berkutik oleh KPK. Mereka ketakutan, terbirit-birit dan tidak ada kesempatan untuk mengulangi lagi perbuatannya. KPK di atas angin.

Apalagi dengan adanya LSM semacam ICW (Indonesian Corruption Watch) dan PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM, ditambah dukungan segenap masyarakat terhadap kedua lembaga itu, jelas akan membuat para koruptor maupun calon koruptor tidak bisa tidur nyenyak. Seluruh lubang yang kemungkinan dipakai untuk berlindung koruptor, hampir-hampir saja tidak ada lagi. Semua sudah disumpal, dan semakin hari peluang untuk korupsi tampaknya akan semakin sempit. Meski demikian, bukan berarti ladang-ladang korupsi tersebut hilang.

Pada Pemilu 2014 nanti, dimana KPK sudah sepantasnya berperan aktif pada momen penting hajatan Bangsa Indonesia lima tahunan ini. KPK seharusnya memanfaatkan momen besar ini sebagai bukti keseriusannya dalam mencegah korupsi. Hadirnya Pemilu setiap lima tahun, udah semestinya dapat dipakai oleh KPK untuk mengedukasi masyarakat terhadap bahaya koruptor sebagai public enemy. Karena pada setiap Pemilu pula, Indonesia sedang dan akan melahirkan banyak orang menjadi Anggota Parlemen. Indonesia sedang dan akan melahirkan banyak orang menjadi Menteri. Indonesia juga sedang dan akan mengganti Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Mustofa B.N., KPK sudah pasti memiliki data lengkap siapa saja yang telah dinyatakan terlibat korupsi, baik yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, maupun sudah in-kracht. Mereka punya analisa-analisa lengkap seputar nama-nama koruptor yang patut diketahui masyarakat. Karena sebagian besar mereka adalah pejabat publik, sudah pasti KPK dengan mudah bisa mengetahui jabatan para oknum sebelum akhirnya keluar atau dikeluarkan oleh otoritas lembaga dimana para koruptor bekerja atau memiliki kaitan antara korupsi dan jabatannya itu.

KPK perlu merilis mereka secara lengkap data riwayat hidupnya, termasuk yang terpenting adalah nama Parpol yang pernah dimasukinya. Sekali lagi, yang yang paling utama untuk dirilis adalah para terpidana atau boleh dibilang koruptor yang sudah in-kracht. Selain itu, juga perlu dirilis nama-nama koruptor besar meskipun bukan pengurus parpol atau pejabat pemerintahan, karena bukan tidak mungkin merekalah para donatur Parpol yang akhirnya menyebabkan di dalamnya bercokol para koruptor.

Dengan demikian, baik KPK bisa memberi gambaran pasti kepada masyarakat khususnya pemilih pada Pemilu 2014, seberapa banyak orang-orang yang terbukti korup yang secara kebetulan sebelum ditangkap KPK adalah orang Parpol tertentu. Rilis nama lengkap beserta riwayat hidup koruptor kepada masyarakat, termasuk nama Parpolnya, akan sangat membantu pemilih yang akan menuju bilik suara. Mereka akan menentukan pilihan, salahsatunya berkaca pada data nama-nama orang yang pernah menjadi pengurus parpol yang dinyatakan korupsi oleh KPK maupun Pengadilan.

Dengan demikian itu, maka masyarakat kini bisa memberi hukuman ‘adat’ bagi Parpol yang tercatat sebagai Parpol korup. Masyarakat akan ramai-ramai menghindari parpol paling korup, dan tidak lagi memberi peluang mereka untuk hidup meski selama masa kampanye mereka mampu membeli durasi dalam beiklan di media massa. Jika ini dilakukan, jelas akan menjadi alat pukul bagi parpol untuk berhati-hati setiap kampanye di tengah masyarakat. Parpol tidak akan mudah membuat janji-janji politik, dan yang paling penting masyarakat tidak akan lagi sudi memilih Parpol korup.

Apakah ada Parpol yang bersih dari kasus korupsi?

Lalu konten apa yang harus disampaikan KPK untuk Pemilu 2014? Yang harus dilakukan KPK adalah merilis indeks korupsi Parpol berdasar nama pelaku, jumlah angka yang dikorupsi, serta status yang disandangnya: terpidana atau tersangka tetapi buron. Dan yang lebih penting adalah data parpol yang berafiliasi dengan pelaku. Tidak perlu ada istilah terduga korupsi untuk menghindari fitnah seperti yang banyak terjadi di kasus terorisme. Jika perlu, data koruptor bisa meluas hingga data Nasional. Artinya, data koruptor yang dirilis berasal dari Ibukota hingga Kabupaten.

Dengan data-data itu saja, sudah bisa dilakukan pemetaan, dan grafis informasi sederhana yang nantinya dengan mudah bisa dibaca masyarakat. Grafis indeks Parpol korup, dengan grafis sederhana, dicetak dan diumumkan ke publik. Jika perlu, KPK mengadakan sosialisasi hasil analisis dan pembuatan grafis indeks korupsi setiap hari sebelum Pemilu berlangsung. Gemakan nama-nama koruptor dan identitas Parpolnya. Pemilu 2014 adalah momen tepat Bung!

____
https://www.change.org/id/petisi/abraham-samad-kpk-harus-keluarkan-indeks-korupsi-parpol-sebelum-pemilu-2014

0 komentar:

Posting Komentar