Selasa, 16 Desember 2014

Ketua Fraksi MPR RI: Jangan Ragukan Nasionalisme PKS

Bandar Lampung (15/12) - Sangat salah jika ada sebagian orang yang menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang jauh dari nilai-nilai nasionalisme dan partai eksklusif untuk umat muslim.

Ketua Fraksi PKS MPR RI Sunmanjaya Rukmandis mengatakan sesuai AD/ART PKS Pasal 9 disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi anggota PKS. "Artinya PKS partai terbuka untuk WNI, hanya selian WNI dan WNI yang dilarang menjadi anggota parpol oleh undang-undang yang tidak boleh menjadi anggota partai. Itu soal keanggotaan, kalau pengabdian PKS untuk siapa saja tanpa terkecuali," kata Sunmanjaya, pada sosialisasi pilar kebangsaan di hadapan 300 kader PKS Lampung di Hotel Nusantara, Ahad (14/12).

Selain itu, hal lain yang membuat PKS tidak perlu diragukan lagi nasionalismenya adalah tujuan PKS untuk menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa sesuai pembukaan UUD 1945 Visi. Tujuan tersebut terermin dalam visi Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. "Justru PKS ini sudah sangat sesuai dengan cita-cita bangsa, jadi jangan lagi ada yang meragukan apa betul PKS punya bendera Merah Putih," ujarnya.

Sunmanjaya melanjutkan hanya ada satu yang membedakan PKS dengan partai lainnya, yaitu PKS adalah partai dakwah yang memiliki tiga tugas. Yang pertama mengajak dan tidak pernah mengejek, kedua merangkul bukan mengukur, dan Ketiga tidak boleh ekstrim tapi harus seperti eskrim yang disukai banyak orang.

Kader PKS memiliki tugas yang mulia untuk mengajak ke jalan kebaikan, seperti yang tercantum dalam Qur'an surat An-Nahl ayat 125, yang artinya "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

Seperti ajaran Islam yang menjadi dasar PKS, menjadi rahmat bagi seluruh alam begitupulalah kehadiran PKS. Menjadi rahmat bagi semua mahluk di dunia baik manusia, flora, maupun fauna.

Sumber: Humas PKS Lampung

Selasa, 09 Desember 2014

30 Masjid Diusulkan Jadi Penanda Keistimewaan DIY

Yogyakarta - Sebanyak 30 masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diusulkan menjadi penanda kesitimewaan DIY. Namun, baru lima masjid yang dimasukkan di dalam Raperdais (Rancangan Peraturan Daerah Istimewa) urusan Kebudayaan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DIY Arief Budiono mengatakan, kelima masjid tersebut adalah Masjid Mataram Kotagede dan masjid yang disebut sebagai Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru di DIY (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan dan Dongkelan).

Sisanya ada sekitar 25 masjid yang tersebar di lima kabupaten/kota se DIY yang sebagai penanda keistimewaan Yogyakarta karena masjid tersebut merupakan paringan Ndalem dan juga merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam.

Arief memberi contoh, di Paliyan Kabupaten Gunungkidul ada Masjid Al-Huda Sodo. Masjid tersebut dibangun pertama kali oleh Kyai Ageng Giring dan di situ juga ada makam Kyai Ageng Giring. Menurut dia, kalau 30 masjid dimasukkan sebagai penanda keistimewaan tentu saja nantinya akan dirawat dan kawasan di sekitar masjid dikembangkan.

Sehingga di situ akan menjadi pengembangan budaya, wisata dan ekonomi masyarakat pun meningkat. "Jadi tidak hanya masjidnya saja yang mendapat perhatian, melainkan kawasannya juga dikembangkan. Hal ini akan menjadi potensi wisata dan ekonomi di DIY," ujarnya.

Sebelumnya Kerabat Keraton Yogyakarta KRT Jatiningrat mengatakan setidaknya ada enam cagar budaya yang ditetapkan ssebagai penanda keistimewaan DIY yakni: Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Panggung Krapyak, Tugu Pal Putih, Puro Pakualaman, Masjid Pathok Negara dan Masjid Mataram Kotagede.

Romo Tirun, panggilan akrab KRT Jatiningrat itu mengatakan Masjid Pathok Negara yang tersebar di empat penjuru DIY memungkinkan sebagai kawasan keagamaan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu Masjid Mataram Kotagede merupakan masjid tertua peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang memiliki arsitektur khusus tajug lambing gantung dan ini tidak ada di masjid-masjid luar Kotagede.

Sumber: republika.co.id

Sumut Raih Penghargaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

MEDAN (7/12) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Kinerja Terbaik II/2014 Subbidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kategori Provinsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Pemprov Sumut dianggap berhasil mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tengah berbagai tantangan termasuk minimnya alokasi anggaran," kata Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di Medan, Minggu.

Penghargaan langsung diberikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Malam Penghargaan Pekerjaan Umum 2014 di kantor kementerian itu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/12) malam.

Sebagai terbaik I untuk bidang yang sama adalah Provinsi Jawa Tengah dan terbaik III Provinsi Jambi. Selain Sumut, Kota Medan juga meraih peringkat pada bidang yang sama untuk kategori kota.

Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Binamarga Provinsi Sumut, Effendy Pohan mengatakan bangga menerima penghargaan tersebut yang diserahkan pada momentum penghujung tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan sekaligus menjadi masa awal yang baru menghadapi RPJMN 2015-2019. 

"Saya bersyukur di tengah keterbatasan yang ada, Sumut mampu meraih prestasi terbaik kedua nasional,"katanya.

Menurut Gatot di satu sisi, penghargaan itu membesarkan hati, namun di sisi lain merupakan tantangan. Dia menjelaskan, penghargaan itu bukan terfokus pada bagaimana kondisi fisik jalan dan jembatan di Sumut, melainkan gabungan dari sejumlah parameter yang secara garis besar merupakan kinerja untuk mendayagunakan potensi dana dan daya yang ada untuk semaksimal mungkin memiliki kinerja signifikan.

Seperti diketahui bahwa kondisi kemantapan jalan di Sumut masih di bawah rata-rata nasional sekaligus Sumut merupakan provinsi yang memiliki jalan nasional terpanjang. Dengan dana yang terbatas dan ruas jalan yang panjang sampai ribuan kilometer, namun Sumut tetap mengupayakan memiliki kinerja optimal dari aspek fisik maupun non-fisik.

Kriteria non fisik mencakup kinerja menaati peraturan dan kelembagaan dari sisi perundang-undangan, organisasi dan sumberdaya manusia (SDM). Manajemen pembangunan mencakup perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta peran serta masyarakat mencakup pengendalian, upaya monitoring dan daya tanggap terhadap peran serta masyarakat.

Foto: Gatot Pujo Nugroho (ANTARA FOTO/M Syafii)

Sumber: http://www.antaranews.com

Fahri Hamzah Mengingatkan Kemenkumham Soal Partai Golkar

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan yang objektif terkait dengan dualisme kepengurusan Partai Golkar.

Fahri mengatakan semua orang berhak untuk mendaftarkan kepengurusan organisasinya di Kemenkumham. Namun, kata dia, Menkumham dituntut untuk tidak melanggar hukum dan konstitusi, dalam memverifikasi dua kepengurusan partai Golkar yang didaftarkan ke Kemenkumham. "Mudah-mudahan, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai menabrak konstitusi," kata Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senin (8/12).

Saat ini, dua kubu partai Golkar mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham. Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali sudah mendaftarkan hasil dan kepengurusannya ke Kemenkumham Senin (8/12) pagi. Sementara Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta rencananya akan mendaftar sore harinya.

Dua kubu kepengurusan Golkar ini memang sudah berbeda pandangan sejak awal. Golkar versi munas Bali tetap mengukuhkan diri sebagai anggota Koalisi Merah Putih (KMP), sedangkan Golkar versi Jakarta berniat untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dengan tidak melakukan pelanggaran konstitusi, menurut Fahri, pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan banyak mengalami gangguan atau tekanan. Sebab itu, Menkumham harus bisa bersikap bijaksana untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mendorong Menkumham untuk tidak ikut campur dan menyalahi Undang-Undang yang berlaku. "Jangan sampai nanti karena tak berpegang hukum rakyat tidak percaya lagi sama pemerintah," tegas Fahri.

Dualisme Partai Golkar, kata Fahri, tidak akan berpengaruh pada DPR RI. Fahri membantah dua kubu ini akan menggoyahkan kesolidan fraksi-fraksi di DPR.

Sumber: republika.co.id