Senin, 26 Januari 2015

Ini 3 Alasan Mengapa RUU Kesetaraan Gender Belum Disahkan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah mengatakan bahwa Komisi VIII akan terus menanyakan hasil keputusan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender (RUU KKG).

"Ada tiga alasan mengapa RUU tentang Kesetaraan Gender masih belum disahkan," kata Ledia dalam acara media gathering bersama Poksi VIII FPKS Komisi VIII DPR RI di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Rabu (21/01/2015) Siang.

Ledia mengatakan alasan pertama seperti munculnya pertanyaan apakah RUU tentang Kesetaraan Gender tersebut bisa implementatif atau tidak jika diterapkan di Indonesia.

"Selain itu, Kementerian Negara PP-PA juga masih belum bisa memberikan definisi yang jelas tentang Gender itu sendiri," imbuh Ledia.

Sementara itu alasan terakhir Ledia menuturkan jika RUU tentang Kesetaraan Gender itu butuh suatu paket tentang ketahanan keluarga, seperti Peraturan Pemerintah (Permen) tentang Ketahanan Keluarga yang direspon oleh beberapa daerah seperti Jawa Barat. [hidayatullah]

Fraksi PKS Dorong Tambahan Anggaran untuk PPA

JAKARTA (21/1) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak (PPA).

Hal ini disampaikannya dalam acara media gathering Komisi VIII Fraksi PKS di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

"Yang akan kita perjuangkan adalah komitmen atas perlindungan wanita dan anak, pada periode lalu kami sudah meminta agar anggarannya naik. Bayangkan dengan jumlah wanita yang lebih banyak dari pria, anggaran kementerian ini hanya sekitar Rp200 miliar," kata Hidayat.

Selain perlindungan wanita dan anak, FPKS juga mendorong pembinaan calon haji tidak sebatas pembinaan sebelum dan saat pelaksanaan tapi setelahnya.  

"Kami menilai haji ini agen moral di masyarakat yang punya perubahan yang sangat dahsyat," kata Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Iqbal yang juga tampak hadir.

Sedangkan anggota FPKS lainnya, Fikri Faqih cenderung fokus pada pembangunan sosial pasca bencana yang dinilainya masih lemah, terutama di daerah.

"Anggaran untuk pemulihan bencana itu kecil, jadi jangan berharap bahwa daerah-daerah yang kena bencana bisa pulih seperti sebelum bencana, kecuali Aceh ya, yang seluruh pandangan dunia kesitu, kalau di daerah lain sulit," bebernya.

Foto: http://statis.dakwatuna.com

Sumber: http://politik.rmol.co

Pemerintah Akan Bentuk Badan Jaminan Produk Halal

JAKARTA (21/1) - Pemerintah berencana membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dalam waktu dekat. Lebih jauh lagi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan mendorong pembentukan badan ini. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa mengatakan pembentukan BPJH sesuai dengan amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH). 

"UU Jamiman Produk Halal merupakan UU yang mengatur penyediaan obat, komestik, makanan, serta minuman yang menggunakan bahan halal serta diproses secara halal dari hulu ke hilir," kata Ledia di Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1). 

Pembentukan BPJH sebagai badan sertifikasi sesuai dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Adapun, Rancangan UU (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) sebelumnya telah disetujui DPR menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR, Kamis (25/9).

Ledia mengatakan nantinya BPJH yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi halal. BPJH kemudian akan bekerja sama dengan MUI dalam menyatakan kehalalan suatu produk.

"Jadi butuh pengakuan dari BPJH dan MUI agar suatu produk dinyatakan halal. Dari MUI berupa fatwa tertulis, sedangkan dari BPJH berupa sertifikat," kata Ledia. Dalam pelaksanaannya, Ledia mengatakan sertifikat BPJH tidak boleh keluar bila tidak ada pernyataan halal dari MUI.

Pengakuan dari dua lembaga itu menjadi penting karena ada beberapa negara yang hanya mempercayai pengakuan dari MUI. Sementara, beberapa negara lainnya mempertanyakan legalitas MUI yang bukan lembaga negara. 

"Jadi kami minimalisasir masalah ini dengan adanya regulasi pernyataan halal harus ada dari BPJH serta MUI. Mereka jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," kata Ledia.

Ledia mengatakan Komisi VIII telah membahas soal sinkronisasi dua lembaga yang mengambil andil dalam pengakuan halal tersebut. "Sertifikasi nasional sedang menyiapkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal ini bersama Kementerian Agama. Jadi, ini lintas sektor ya," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Luthfi Mardiansyah khawatir pelaksanaan UU Jaminan Halal akan mengakibatkan penurunan atas produksi obat, terutama vaksin. Hal ini, menurutnya, dapat berakibat fatal bagi pasien yang membutuhkan vaksin tersebut.

"Kami mendukung UU ini. Namun yang harus diperhatikan, akibat adanya UU ini, proses produksi obat akan sangat panjang," kata Luthfi. Ia mengatakan, label halal bukan hanya terpaku pada bahan obat, tetapi juga proses pembuatannya.

"Misalnya, ketika akan memproduksi kapsul yang terbuat dari kulit sapi, harus dipastikan apakah sapi itu dipotong dengan cara halal atau tidak. Karena proses yang sangat panjang, ketersediaan obat pun akan terhambat," kata Luthfi.

Menanggapi hal itu, Ledia berpendapat, "Keluhan seperti itu masalah klasik. Sebenarnya, prosesnya itu bisa dikembangkan. Pasti tiap perusahaan punya bagian bagian riset dan pengembangan yang dapat melakukan prosedur secara halal." 

Ia mengatakan MUI telah mengeluarkan kebijakan bahwa obat non halal boleh dikonsumsi bila keadaannya memang darurat. "Kami memberi waktu selama lima tahun untuk UU ini agar kemudian dapat menjadi kewajiban. Bisa dilakukan asal sosialisasi dari sekarang," katanya. 

Sumber: http://www.cnnindonesia.com

Rabu, 21 Januari 2015

Ekspor Beras, Jika Serius Dapat Dilakukan Tahun 2016

Jakarta (21/1) – Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin mengingatkan kepada pemerintah melalui kementerian pertanian, jangan memaksakan ekspor beras tahun 2015 demi mengejar pencitraan. Sidang Kabinet tanggal 27 Oktober 2014 yang mengamanatkan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dalam waktu segera tidak dapat dicapai tanpa perhitungan dan langkah-langkah yang tepat dan terarah.

Sejak tahun 2012, beberapa negara maju telah membuka peluang mendapat produk beras dari Indonesia. Tapi, kata Ma'mur, beras yang diminta sebagian besar negara Eropa dan Amerika itu berkualitas premium atau organik. Untuk beras organik, rata-rata per tahun Indonesia sudah mengekspor setiap tahunnya sekitar 1500 ton. Sedangkan untuk beras premium seperti jenis Basmati, hanya sekitar 50.000 ton.

"Beras reguler yang biasa beredar di masyarakat, jika dijual ke negara lain, akan tidak bersaing secara harga dibanding produksi Vietnam dan Thailand. Dengan kualitas yang sama, harga mereka sekitar 7rb rupiah per Kg atau sekitar 0,7US$ /KG sudah sampai negara tujuan, asumsi dolar 10 ribu rupiah," tukas Ma'mur.

Sejak tahun 2012 hingga 2014, produksi gabah negara kita selalu di atas 70 juta ton. Artinya, lanjut Ma'mur, konversi gabah ke beras sebesar itu, mampu mencapai 40 juta ton beras. Dengan kebutuhan beras masyarakat kita sebesar 36 juta ton, masih ada surplus 4 juta ton. Pemerintah harus menyadari, sisa 4 juta ton itu posisinya di mana. "Apakah di gudang stok atau beredar di masyarakat. Ini yang mesti diperhitungkan sehingga tidak memungkinkan ekspor beras dapat dilakukan tahun ini dengan kondisi seperti sekarang ini," ujarnya.

Ma'mur menyarankan kepada pemerintah, jika menginginkan melakukan ekspor beras reguler, pemerintah dapat melakukan pada pertengahan tahun 2016. Dengan berbekal dana kontingensi stabilisasi pangan sebesar 2 Triliun, koordinasi yang baik antar kementerian (kemen PU, Kemen Perumahan Rakyat, dan Kementan) untuk membangun irigasi primer, sekunder dan tersier, dan tambahan APBN-P tahun 2015 sebesar 16,92 triliun.

Lebih lanjut legislator PKS Dapil Jawa Barat II ini mengemukakan, satu hal yang dimiliki kementrian Pertanian saat ini yang tidak dimiliki oleh kementerian sebelumnya, bahwa presiden dan wakilnya, sangat mendukung program swasembada beras sehingga semua kebutuhan untuk mencapainya akan didukung oleh kementerian yang lain, seperti dalam penyediaan infrastrktur irigasi dan lahan. Ini yang membuat politisi PKS dari Jawa Barat ini berkeyakinan, jika program pencapaian target tersebut dilakukan dengan cara yang benar dengan berbekal kebijakan anggaran dan regulasi lain yang mendukung, Indonesia mampu ekspor beras tahun 2016.

"Saya sangat berharap, bekal anggaran dan kebijakan yang didukung penuh presiden dan wakilnya, kementan dapat melaksanakan programnya dengan cara yang benar tanpa penyimpangan, sehingga, jika pemerintah berkeinginan ekspor beras untuk meningkatkan indeks perdagangan internasional, dapat dilakukan tahun 2016," pungkasnya.

Politisi PKS Apresiasi Langkah Polri Praperadilankan Status Tersangka Komjen BG

JAKARTA (20/1) - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi pilihan langkah hukum Polri mengajukan praperadilan ke PN Jaksel soal kasus hukum yang menyeret Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang menjadi tersangka gratifikasi oleh KPK.

"Ini menunjukkan bahwa penetapan BG sebagai TSK direspons dalam sebuah kerangka penegakan hukum. Jadi terlihat bahwa BG mengedepankan due process of law dalam kasusnya," ungkap Politisi PKS ini, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Namun, kata dia, memang sebaiknya yang mengajukan praperadilan ini bukan Divisi Hukum Mabes Polri. Tetapi tetap atas nama kuasa hukum BG. "Meskipun di dalamnya ada support dari tim bantuan hukum Mabes Polri," tuturnya.

Dia pun dapat memahami bahwa bantuan hukum ini adalah wujud pembelaan terhadap anggota Polri.

Akan tetapi, menurutnya, biar lebih terlihat elegan dan tidak disalahtafsirkan oleh publik, akan lebih baik nama kuasa hukumnya, jangan divisi hukum mabes polri.

"Saya rasa situasi saat ini berbeda dengan sebelumnya, jadi kemungkinan kecil terjadi cicak vs buaya jilid II," jelasnya.

Namun perlu diperhatikan, lanjut dia, KPK harus bertindak lebih profesional. Jangan sampai BG hanya ditetapkan sebagai tersangka kemudian 'dianggurkan' seperti Suryadharma Ali (SDA). Akibatnya, publik melihat KPK hanya sebagai alat politik untuk menjegal sesesorang jadi Kapolri.

Sumber: http://www.tribunnews.com

Perangi Narkoba, Suatu Keniscayaan Karena Sudah Darurat

Jakarta (21/1) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, munculnya reaksi sejumlah negara yang warga negaranya dieksekusi hukuman mati atau yang akan menyusul dieksekusi, hal itu masalah kedaulatan hukum dan politik.

"Bagi Indonesia perang terhadap narkoba suatu kenistayaan, karena situasinya sudah darurat narkoba. Indonesia bukan lagi negara transit akan tetapi sudah dikirim menjadi negara produsen untuk narkoba," katanya sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR Selasa (20/1).

Mahfudz menegaskan, sikap konsisten dan sikap tegas pemerintah yang sudah diambil ini, harus terus ditunjukkan apapun reaksi politik dari negara-negara tersebut.
Yang paling penting, lanjut politisi PKS ini, bagaimana pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi diplomasi yang baik, sehingga mereka dapat memahami posisi Indonesia. Kalau setelah itu, mereka akan tetap bereaksi keras itu merupakan konsekuensi yang harus berani tanggung oleh pemerintah.

Bahkan menurut dia, terlalu naïf kalau satu negara kemudian mengurangi bobot hubungan bilateralnya atau bahkan memutus hubungan bilateral, hanya karena gara-gara ada warga negaranya yang terlibat tindak pidana kriminal luar biasa dan dieksekusi di negara lain.

Meski demikain, Indonesia juga harus siap kalau suatu waktu ada warga negaranya yang terlibat kasus narkoba dan misalnya harus dihukum mati di negara yang lain. " Berarti kita juga harus siap, meskipun kita akan terus melakukan upaya-upaya pembelaan secara hukum dan politik," ia menambahkan.

Menurut Pimpinan Komisi yang membidangi luar negeri, dalam praktek diplomasi penarikan Duta Besar itu ada beberapa tingkatan. Pertama untuk pemanggilan konsultasi, dan yang kedua adalah untuk penarikan sementara, dan yang ketiga adalah tingkat tertinggi pemutusan hubungan diplomatik.

Yang dilakukan oleh negara Belanda dan Brasil, ujar Mahfudz, sebetulnya lebih memberikan pulang untuk konsultasi, hal ini merupakan praktik yang biasa dilakukan dalam diplomasi. Dan hal ini tidak usah terlalu dipersoalkan, karena dianggap wajar dan kita juga akan melakukan hal yang sama apabila ada warganya yang terlibat kasus seperti ini.

Pemerintah sudah benar sepanjang bisa menjaga konsistensi, akan tetapi jika konsistensinya tidak bisa dijaga misalnya dengan Australia, Cina, dan Amerika maka pemerintah sekarang sedang menggali kuburannya sendiri. "Jika pemerintah tidak konsisten dengan segera Indonesia akan dituduh diskriminatif dalam penegakan hukum," ungkap Mahfuzd Siddiq. (spy)

Sumber: dpr.go.id

Kenang Jasa Almarhum Ali Lamu, Posisi Ketua Komisi A Ingin Dikosongkan

PALU (20/1) - Sebagian anggota Komisi A DPRD Kota Palu meminta agar posisi Ketua Komisi dikosongkan pasca meninggalnya Ketua Muhammad Ali Lamu. Usulan tersebut disepakati guna mengingat jasa almarhum saat menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu selama tiga periode.

Demikian kata Sekretaris Komisi A DPRD Kota Palu, Bey Arifin kepada pewarta di Palu, Senin (19/1). Bey melanjutkan sebagian anggota mengusulkan untuk proses pembuatan kebijakan, posisi Wakil Ketua Komisi yang akan difungsikan.

"Sebagian teman-teman komisi menginginkan agar posisi ketua dikosongkan, sebagai ungkapan belasungkawa mengingat kebaikan dan jasa-jasa beliau di DPRD. Banyak teman kita yang di komisi merasa sangat kehilangan," ujar Bey.

Menurutnya, jika pergantian Ketua Komisi langsung dilakukan, maka terkesan melupakan kebaikan serta jasa dari Almarhum Muhammad Ali Lamu yang juga merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Tapi ada juga teman yang mengatakan, penetapan posisi ketua menunggu 40 hari kepergian almarhum," tambah Bey.

Namun, kata Bey, keputusan Komisi A akan tetap mengacu pada Tata Tertib DPRD Kota Palu terkait Pergantian Antar Waktu (PAW). Dalam Tatib disebutkan pergantian posisi anggota di komisi dilakukan 2,6 tahun sekali.

"Kami ingin berembuk dulu terkait apa yang akan dilakukan kedepan, tentunya mengacu pada Tatib DPRD serta kesepakatan 10 anggota komisi yang tersisa," jelas Bey.

Sebelum meninggal dunia, Muhammad Ali Lamu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Palu. Bernadeth Salata dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua dan Bey Arifin dari Partai Hanura sebagai Sekretaris.

Sumber: Humas PKS Sulawesi Tengah

Politisi PKS di Forum Internasional Sebut Charlie Hebdo Jauh dari Etika Jurnalistik

Istanbul (20/1) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar dalam Forum Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) menyebut Charlie Hebdo jauh dari etika jurnalistik. Demikian disampaikan Rofi di Istanbul, Selasa (20/1).

"Dalam karya jurnalistik ada etika dan nilai yang melekat, diantaranya penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Charlie Hebdo jauh dari nilai- nilai penghormatan dan etika jurnalistik yang baik. Ironisnya media seperti ini hadir dinegara yang menjungjung kebebasan," kata Rofi.

Dia menambahkan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad seringkali terjadi di negara-negara Eropa dengan menggunakan media karikatur. Pada akhirnya hal ini sering memantik gelombang protes di banyak negara muslim dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

"Charlie Hebdo harus menghargai keyakinan agama dengan cara yang benar, sesungguhnya penghinaan dan satirisme pada akhirnya hanya akan menumbuhkan kebencian yang berkepanjangan," ujar Rofi.

Pada forum ini, Rofi mengungkapkan, dalam forum ini beberapa komisi telah bersidang sejak Sabtu (16/1) hingga Senin (19/1) dan menghasilkan sejumlah resolusi. Komisi Politik dan Luar Negeri yang menghasilkan sedikitnya 25 resolusi menyikapi beragam isu terkait dunia Islam, terorisme, Palestina, kebebasan berekspresi, hingga respon terkini soal Charlie Hebdo. Di Komisi HAM, Perempuan dan Keluarga sedikitnya 10 resolusi terkait upaya negara OKI terkait HAM, penguatan peran perempuan, mencegah eksploitasi perempuan, penguatan posisi pemuda, hingga peran PUIC dalam hal mendukung kesehatan dasar menjadi keputusan dari para anggota komisi tersebut.

Dalam forum ini, delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghadiri rangkaian persidangan-persidangan komite PUIC dan juga Konferensi ke-10 PUIC yang akan dibuka pada Rabu (21/1). Para delegasi yang terdiri dari Meutia Hafidz (Wakil Ketua BKSAP), Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP), Biem Triani Benyamin (Anggota BKSAP/F Gerindra) dan Prananda Surya Paloh (Anggota BKSAP/F Nasdem), mengikuti rangkaian persidangan komite dengan Indonesia sebagai anggotanya seperti di Komite Politik dan Hubungan Luar Negeri, Komite HAM, Perempuan dan Keluarga, maupun Konferensi ke-4 Anggota Parlemen Perempuan PUIC. Adapun konferensi tersebut berlasung dari tanggal 17 – 22 Januari 2015 di Instabul Turki.

Sumber: Foto: Twitter @FahriHamzah

Sahkan Perppu Pilkada, PKS Apresiasi Semangat Kebersamaan DPR RI

JAKARTA (21/1) - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Saduddin mengapresiasi semangat kebersamaan yang dimiliki seluruh fraksi untuk menyetujui Perppu Pilkada menjadi UU secara aklamasi, serta berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisinya pada Masa Persidangan II tahun 2015.

"Saya sangat bangga dengan adanya semangat kebersamaan seluruh fraksi yang secara aklamasi menyetujui Perppu Pilkada ini menjadi UU serta berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan revisinya pada Masa Persidangan II tahun 2015," kata Saduddin dalam rilisnya, Rabu (21/1).

Saduddin juga menceritakan, ketika Perppu Pilkada dikeluarkan tanggal 2 Oktober 2014, hanya berselang beberapa jam setelah UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) diundangkan oleh Pemerintah. Sementara, substansi Perppu ialah mencabut dan menyatakan UU Nomor 22 Tahun 2014 tidak berlaku.

"Sungguh peristiwa ketatanegaraan yang luar biasa dan terasa istimewa bila mengingat (perbedaan pendapat) saat dikeluarkannya Perppu Pilkada ini. Saya berharap ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua dalam kehidupan ketatanegaraan," ujar Saduddin.

Seperti diketahui, DPR RI akhirnya menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (UU)  dalam Rapat Paripurna, Selasa (20/1).

Selanjutnya, UU ini akan diajukan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dilakukan revisi, mengingat mayoritas fraksi memberikan catatan perlunya perbaikan.

RUU diajukan sebagai usul inisiatif DPR dengan anggota Komisi II sebagai penggagas terhadap pasal-pasal yang disepakati bersama. Selanjutnya substansi dari RUU akan diperbaiki dan diselesaikan pembahasannya hingga menjadi UU pada Masa Persidangan II, paling lambat tanggal 17 Februari 2015.

Aher Minta Bandung Jadi Pelopor Terbanyak Ruang Laktasi dan Toilet Perempuan

BANDUNG (15/1) - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berbicara banyak tentang hak perempuan saat pengukuhan Pengurus Yayasan Jantung dan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jabar. Salah satunya menyoroti jumlah toilet dan ruang laktasi di perkantoran dan fasilitas publik.

Menurut Heryawan, dua hal itu sangat penting bagi perempuan khususnya perempuan yang bekerja atau memiliki aktivitas banyak di luar ruangan.

"Ruang laktasi itu penting, apalagi yang dijaga oleh pengasuh bayi yang terpercaya. Karena saat ini banyak perempuan punya anak yang bekerja. Jadi saat mereka bekerja, saat jam istirahat bisa menyusui dulu anaknya," kata pria yang akrab disapa Aher saat memberikan sambutan di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (15/1/2015).

Selain pentingnya Ruang Laktasi, Aher juga menyoroti toilet khusus perempuan. Menurutnya, 20-30 persen wanita setiap hari ada yang menstruasi.

"Setiap hari ada saja perempuan yang sedang haid. Pasti toilet perempuan itu lebih banyak mengantre-nya daripada yang laki-laki. Sehingga toilet perempuan perlu diperhatikan dan diperbanyak," ucapnya.

Untuk itu Aher berharap Kota Bandung bisa mempelopori aturan tersebut dengan dimasukkan ke dalam persyaratan Izin Mendirikan Bangunan.

"Jadi nanti diatur kalau dalam setiap bangunan perkantoran atau bangunan fasilitas publik lainnya harus memiliki ruang laktasi dan toilet dengan jumlah yang lebih banyak. Mudah-mudahan Kota Bandung bisa mempeloporinya," tandasnya.

Sumber: http://news.detik.com

Dinilai Izinkan Penjualan Miras, PKS DPRD Jakarta Protes Ahok

JAKARTA (20/1) - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta protes dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok terkait tempat penjualan minuman keras di Jakarta.

"Interupsi! Terhadap pandangan fraksi-fraksi terutama tentang miras yang beliau mengatakan bahwa Pemda DKI mengizinkan peredaran miras dengan alasan lima persen alkohol di supermarket, kami mohon statement dicabut," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tubagus Arif di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).

Menurut Arif apabila kebijakan itu tetap diterapkan oleh Gubernur Ahok, maka akan melanggar Peraturan Daerah tentang ketertiban umum Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 46.

"Bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual alkohol apapun bentuknya di manapun tempatnya harus sesuai dengan perundang-undangan dalam Pasal 46," kata dia.

Dalam Pasal 46, golongan miras di dalam pasal itu terdiri dari golongan A alkohol kurang dari lima persen, golongan B lebih dari lima sampai 20 persen, dan golongan C lebih dari 20 sampai 55 persen. 

Peraturan itu menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai undang-undang yang berlaku. Pelanggar aturan akan dikenakan ancaman pidana paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari, serta denda paling sedikit Rp 500.000, dan paling banyak Rp30 juta.

Pernyataan Ahok yang diprotes Fraksi PKS itu dikatakan ketika Ahok menanggapi pendapat fraksi.

"Yaitu kadar alkohol lima persen, lokasi minimarket jauh dari sekolah dan tempat ibadah, konsumen harus berusia 18 tahun ke atas serta minimarket harus dilengkapi dengan CCTV," kata Ahok.

Sumber: http://www.suara.com

Tarif Angkutan Diminta Turun

DIY (19/1) - Turunnya harga BBM memperoleh sambutan positif dari masyarakat. Namun mereka juga mempertanyakan karena harga-harga lainnya belum bisa turun seperti sembako dan juga angkutan umum. Anggota DRPD DIY, Huda Tri Yudiana mendesak pemerintah untuk segera menurunkan tarif angkutan umum.

"Angkutan umum masih menjadi transportasi utama masyarakat, terutama mereka yang berada di pedesaan. Jika pemerintah menurunkan harga BBM semestinya tarif angkutan umum di DIY juga diturunkan," ujar Huda, kemarin.

Ia mengatakan, ketika BBM naik semua pihak terutama pemerintah dan pelaku transportasi umum segera menghitung rencana kenaikan. Tapi sebaliknya, saat harga BBM turun, semua pihak diam saja seolah tidak ada apa-apa. Naik atau turun, menurutnya, yang menjadi korban masyarakat.

Dampak Luas

Penurunan harga BBM harusnya langsung diikuti tarif angkutan. Huda menyarankan, pemerintah membuat formula baku mengenai tarif angkutan umum, sehingga ketika harga minyak naik dan turun sesuai dengan minyak dunia, tak perlu kebingungan menaikkan atau menurunkan.

"Berapa besaran kenaikan tarif jika harga BBM naik dan berapa penurunannya jika harga BBM turun. Formulasi ini pen­ting agar masyarakat dan pengusaha angkutan bisa memperkirakan dan meng­hitung secara transparan," paparnya.

Harga BBM memang bukan satu-satunya penentu tarif angkutan, tetapi tetap merupakan faktor utama. Karena itu, kalau harga BBM berubah-ubah kemudian tidak ada formulasi baku tentang tarif, masyarakat yang paling dirugikan dan menjadi tidak adil.

Ia bersama Fraksi PKS DPRD DIY men­desak agar Dinas Perhubungan DIY segera berkonsolidasi dan berembug dengan pihak – pihak terkait untuk menentukan formulasi naik turunnya tarif angkutan dikaitkan dengan harga BBM.

"Khusus untuk tarif Transjogja kami meminta agar segera diturunkan, meng­iringi turunnya harga BBM. Masalah lain Transjogja, banyak keluhan kondisi bus rusak, ngebut dan tak memperhatikan rambu-rambu, tak lagi nyaman seperti du­lu," imbuh Huda.(D19-42)

Sumber: suaramerdeka.com

Selasa, 20 Januari 2015

Pandangan @abubakar15 terhadap #eksekusimati Terpidana Narkoba

Beberapa hari ini, media kita dipenuhi dengan pemberitaan#EksekusiMatiterhadap 6 narapidana yang sudah inkrachSaya berikan apresiasi kepada Jaksa Agung yang telah#mengeksekusiMatipara terpidana mati narkoba.@anismatta@hnurwahidPaling tidak ini mengobati kekecewaan masyakart atas gagalnya eksekusi para bandar narkoba di akhir tahun 2014 kemarin@fahrihamzah@fpksdprriHal ini menunjukkan keseriusannya dalam upaya pencegahan pesebaran narkoba dengan memberikan efek jera.@tifsembiring@fpksdprriKedepan, Kejagung tak perlu ragu#mengeksekusiMatiuntuk 66 para bandar narkoba lain@anismatta@hnurwahid@jazulijuwainiSeharusnya untuk terpidana narkoba,#eksekusimatijgn terlalu lama jaraknya dari vonis yg sudahinkracht.@fpksdprri@fahrihamzahKarena kalau jarak#eksekusinyahingga belasan tahun spt skrg, tujuan membuatefekjera akan hilang@anismatta@fpksdprriKetegasan penegak hukum dan pemerintah akan berpengaruh pada nasib generasi muda kita mendatang#EksekusiMatiDulu bandar hanya berani sekilo dua kilo narkoba, kini mereka bawa puluhan bahkan ratusan kilo sekali transaksi#EksekusiMatiIni menunjukkan bahwa semakin banyaknya pasar narkoba di Indonesia@anismatta@hnurwahid@jazulijuwaini@fahrihamzahYang artinya, semakin banyak generasi kita yang terpapar persoalan narkoba.@ibnusina@pkskalsel@hnurwahidBayangkan saja, bila tahun kemarin ada 3,8 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba.@fpksdprri@hnurwahidTahun ini angka itu melonjak dengan cepat sampai 4,5 juta pengguna.@hnurwahid@jazulijuwaini@fahrihamzahBila beberapa tahun kemarin 15 sampai 25 orang meninggal seharinya karena narkoba@fpksdprri@ibnusinaSaat ini angka itu sudah naik 100% setiap hari bisa 40 sampai 50 orang perhari yang meninggal karena narkoba.@fpksdprriBisa dikatakan bahwa, korban bom bali samadengan korban narkoba dalam sehari@fpksdprri@fahrihamzahAkibat dari narkoba ini lebih dahsyat dari serangan teroris yang selama ini pernah terjadi di Indonesia.@anismatta@jazulijuwainiBila pemerintah tak ragu‪#‎mengeksekusiterpidana teroris,seharusnya lebih tergas kpd terpidana narkoba yangakibat tindakannya berdampak ribuan kali lipat.Saya mengapresiasi kerja dari BNN yang telah berhasil membongkar jaringan narkobainternasional pekan kemarinOperasi penggerebekan di kawasan Lotte Mart Taman Surya, Kalideresrin itu sangat spektakulerBNN berhasil mengamankan sabu seberat 840 kilogram, tangkapan yg luar biasa@anismatta@hnurwahid@jazulijuwainiIni merupakan penyitaan terbesar sepanjangsejarah keberadaan BNN@fahrihamzah@fpksdprri@hnurwahidBahkan saya dengar juga penangkapan terbesar se-Asia, Bravo BNN@fpksdprri@hnurwahid@jazulijuwaini@anismattaSaya mengapresiasi hasil kerja keras mrk yg luar biasa dan menunjukkan kemampuan satuan anti narkoba kita yg membanggakanPerlawanan terhadap peredaran narkoba harus terus dilakukan, karena keberadaannya menghancurkan masa depan bangsaJumlah pengguna narkoba yang terus meningkat merupakan ancaman nyata untuk kita semuaMari bersama berantas narkoba.....

Tweet@aboebakar15

Senin (19/1/2015)

PKS Akui Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki

JAKARTA (19/1) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengakui, banyak hal dalam Perppu Pilkada yang harus diperbaiki."Jadi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam perppu tersebut," kata Ketua Fraksi PKS itu ketika dihubungi, Minggu 18 Januari2015.Menurut Jazuli, hal yang perlu direvisi di antaranya, mengenai banyaknya mandat Plt dan Pj yang akan menyedot birokrasi cukup banyak.Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja birokrasi dan pembangunan di daerah yang jumlahnya ratusan."Dan kepala daerah hasil pilkada yang cumadua tahun di 2018-2020," jelasnya.Oleh karena itu sambungnya, jika revisi ini disetujui dalam rapat paripurna akan ada banyak kemungkinan yang akan ditempuh oleh Komisi II.Bisa melalui jalur tercepat tanpa melupakan substansi dari UU Pilkada itu sendiri. Seperti perubahan terbatas seperti revisi UUMD3 beberapa waktu lalu."Persoalan masuk atau tidak masuk prolegnas akan menjadi spesial, karena desakan waktu penyelenggaraan pilkada. Tergantung political will DPR," ucapnya.Lebih dari itu Jazuli mengatakan, dalam persetujuan perppu, Koalisi Merah Putih (KMP) akan kompak."Kompak dong, memang hal apa KMP tidak kompak?" tandasnya.

Sumber:http://nasional.sindonews.com

Komisi II dan DPR RI Setuju Penetapan Perppu Pilkada

JAKARTA (20/1) – Hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham telah dicapai kesepakatan dalam bentuk  Pengambilan Keputusan Tingkat I/Penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan DPD atas Perppu Pilkada.

Semua Fraksi dan Komite I DPD RI telah setuju untuk menetapkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perppu Pilkada No.01 dan No.02 tahun 2014 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Untuk selanjutnya kesepakatan ini akan dibawa pada Sidang Paripurna DPR RI untuk Pengambilan Keputusan Tingkat II, Selasa (20/1).

Anggota Komisi II DPR RI, Sa'duddin menyatakan walaupun semua fraksi dan Komite I DPD RI telah menyetujui pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU, tetapi juga memberikan catatan untuk adanya revisi atau perbaikan.

Sa'duddin menambahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perppu, DPR hanya bisa mengambil sikap setuju atau tidak setuju. Oleh karena itu, keputusan pertama yang akan diambil DPR ialah memberikan persetujuan. Adapun revisi yang diajukan merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pilkada kedepan, agar lebih berkualitas dan demokratis.

"Terhadap Perppu, DPR hanya punya sikap setuju atau tidak setuju. Untuk selanjutnya, apabila dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas Pilkada nantinya maka UU tersebut  diajukan kembali untuk revisi atau perbaikan," kata Sa'duddin yang juga pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Banten, Jawa Barat, dan DKI (Banjabar).