Jumat, 27 Februari 2015

Nyawa Korban Tsunami Tak Bisa Ditukar dengan Bandar Narkoba

JAKARTA (24/2) - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan gerakan pengumpulan koin bagi Australia dari masyarakat merupakan respon positif dan bentuk solidaritas atas pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, yang telah melecehkan Indonesia dan masyarakat Aceh.

Menurutnya, gerakan ini murni dari inisiatif masyarakat untuk mengembalikan bantuan kemanusiaan dari Negeri Kanguru tersebut, karena tidak ingin korban tsunami tahun 2004 lalu ditukar dengan terpidana mati kasus narkoba.

"Gerakan ini sedang berjalan dan akan semakin membesar. Pengumpulan uang ini merupakan respon positif dan bentuk solidaritas masyarakat Indonesia untuk warga Aceh agar tidak dilecehkan, nyawa korban tsunami tidak akan dapat ditukar dengan terpidana mati bandar narkoba," tegas Nasir saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (23/2/2015) malam.

Untuk itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan memberikan dukungan politik jika nantinya diperlukan, sehingga memperkuat gerakan tersebut.

Namun saat ini, sambung Nasir, dirinya melihat gerakan ini hanya cukup dilakukan atas inisiatif warga sipil yang tidak ingin wilayah NKRI dilecehkan.

"Kita ingin melihat terlebih dahulu karena ini respon positif. Biarkan masyrakat yang mengumpulkan koinnya, nantinya jika diperlukan dukungan partai politik kita akan memberikan dukungan politik penuh terhadap gerakan ini," imbuhnya.

Foto: http://pksaceh.net

Sumber: http://news.okezone.com

Inilah Titik WiFi Hotspot Gratis Pemkot Depok dan Cara Aksesnya

Depok (24/2) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok telah memasang 123 titik WiFi Hotspot gratis di 11 kantor kecamatan, 63 kantor kelurahan, disebagian tempat pelayanan umum lainnya dan di sepanjang Jalan Margonda. Untuk sepanjang Jalan Margonda ada 23 titik.

Kepala Diskominfo, Fitriawan mengatakan, hotspot wifi tersebut bisa diakses gratis oleh masyarakat tanpa perlu user id dan tanpa pasword.

"Cara mengakses WiFi Hotspot tersebut yaitu, dengan mengaktifkan icon wifi pada smart phone atau laptop, nanti akan muncul tulisan Pemkot Depok. Silahkan klik tulisan tersebut dan bisa langsung terhubung dengan jaringan internet gratis Pemkot Depok," jelas Fitriawan kepada depoknews.com, Minggu (22/2/15).

Titik WiFi Hotspot di sepanjang Jalan margonda tersebut diantaranya, di tugu selamat datang di Kota Depok (depan era copy digital), depan pom bensin dekat Ruma Sakit Bunda, halte Bank Jabar, halte kantor Balai Kota, JPO Margo City, depan Terminal Depok. Untuk selengkapnya 23 titik tersebut sebagai berikut:

Sumber: http://depoknews.com

Mobil Dinas Mendadak Ngangkot, Mahyeldi Lanjut Naik Ojek

Padang (26/2) - Mobil dinas Walikota Padang Mahyeldi dan mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Padang lainnya tertangkap kamera sedang mengajak para pelajar yang terlantar akibat tidak menemukan angkot untuk berangkat ke sekolah. Walikota Mahyeldi yang saat itu sedang berada di dalam mobilnya 'mendadak ngangkot' mengajak para pelajar di lokasi Simpang 3 Pasar Bandar Buat.

Walikota Mahyeldi juga memberikan instruksi lisan kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) padang, khususnya pemegang mobil plat merah untuk turut membantu mengangkut penumpang yang terlantar.

Setelah mobil dinas bernomor polisi BA 1 A dipenuhi penumpang, Mahyeldi beserta staff meneruskan perjalanan menuju Simpang By Pass Lubuk Begalung Menaiki Ojek untuk pemantauan langsung di lapangan.

"Terima kasih Pak Wali!" ujar dua tukang ojek, sambil tersenyum dan mengungkapkan rasa senangnya.

Hal ini dilakukan Pemko Padang, karena sebagian besar pengusaha dan sopir angkot, khususnya yang melewati jalur Pasar Raya Padang - Gadut dan Indarung, melakukan aksi mogok, Kamis (26/02) pagi. Aksi mogok ini terkait pengalihan pengoperasian aangkalan angkot yang baru.

Sumber: Humas PKS Sumbar

Senin, 23 Februari 2015

Aleg PKS Aceh: Tony Abbott Sangat Memalukan !

Anggota DPR RI, asal daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil mengecam pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit kembali bantuan Australia yang diberikan negara, saat membantu
bencana tsunami.

Abbott mengatakan hal ini agar Indonesia membatalkan eksekusi dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan narkoba. "Wacana ini sungguh sangat memalukan karena keluar dari seorang perdana menteri," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (20/2/2015), dilansir Tribunnews.

Politisi PKS ini pun meminta Tony Abbott agar segera menghitung bantuan yang pernah diberikan Australia untuk tsunami Aceh. Nasir yakin rakyat Aceh baik di dalam dan di luar negeri akan mampu mengumpulkan uang untuk diserahkan kembali ke Australia.

"Ini sangat serius dan menghina rakyat Aceh. Kami juga sadar bahwa bantuan asing ke Aceh saat rehab dan rekonsiliasi justru banyak yang dinikmati oleh negara donor," tegasnya.

Seperti diketahui, PM Abbot mengatakan dirinya berharap Indonesia akan membalas kebaikan Australia. "Ketika Indonesia dilanda tsunami, Australia memberi bantuan senilai satu miliar dolar," kata PM Abbott. Dia menambahkan, "Kami mengirim pasukan angkatan darat dalam jumlah banyak untuk membantu Indonesia di bidang kemanusiaan,"

Minggu, 22 Februari 2015

Majelis Az Zikra Itu Moderat, Kok Diserang

JAKARTA (12/2) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan penyerangan oleh sekelompok preman yang mengaku penganut syiah ke perkampungan majelis Az Zikra, di Sentul, Bogor, Rabu (12/2) malam.

Politisi PKS ini mengaku heran karena dia mengetahui majelis Az Zikra pimpinan Ustaz Arifin Ilham sebagai komunitas keagamanaan yang tidak pernah melakukan kejahatan, apalagi tindakan penyerangan ke komunitas tertentu.

"Az Zikra kan dikenal sangat moderat, tidak pernah mengajak kekerasan, radikalisme dan terorisme. Menurut saya ini adalah sebuah peristiwa yang pantas disesalkan bersama," kata HNW di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (12/2).

Karena itu, mantan Presiden PKS ini meminta hukum harus ditegakkan. Polisi menurutnya harus mengusut tuntas kasus ini agar tidak berulang di daerah lain. Sebab, tindakan yang dilakukan kelompok penyerang bisa dipahami lain oleh masyarakat.

"Kalau ini dibiarkan seperti memberi sinyal dan lampu hijau kepada yang lainnya untuk melakukan tindakan sejenis. Bayangkan, Majelis Az Zikra yang dikenal sangat santun, kemudian ada pihak yang leluasa melakukan tindakan kekerasan. Kalau itu dibiarkan, nanti bagaimana dengan yang lain," tegasnya.

HNW menambahkan, dalam posisi ini pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap majelis Az Zikra. Apalagi untuk komunitas seperti Az Azikra yang tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum.

Sumber: http://www.jpnn.com

Jazuli Juwaini: Tangkal Pergaulan Bebas dengan Karakter Pancasila

Tangsel (19/2) - Ketua Fraksi PKS yang juga anggota komisi II DPR, Jazuli Juwaini, melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tuggal Ika atau yang lebih dikenal sebagai Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat Tangsel, bertempat di Yayasan Al-Ummah Ciputat, pada Rabu (18/2).

Dalam penyampaiannya, Anggota DPR dapil Banten III ini menggugah kesadaran masyarakat untuk kembali mempelajari, memahami, dan menghayati Empat Pilar.

"Inilah Platform kita bersama dalam membangun Indonesia, inilah karakter dan identitas kita. Jadi jangan latah dengan budaya asing/budaya Barat yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya asli bangsa kita," tegasnya.

Ketua Fraksi PKS ini merasa sangat sedih dan prihatin dengan maraknya pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja, seperti seks bebas, hura-hura, bahkan hobi menegak miras dan narkoba. "Ini semua terjadi karena identitas budaya asli bangsa kita sudah mulai luntur dan terdegradasi," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, kita perlu menanamkan kembali budaya luhur yang dikandung Pancasila dan Konstitusi kita, yakni menjadi insan beragama, beriman, bertakwa, dan bearkhlak mulai. Berjiwa gotong-royong serta menjaga sopan santun dalam pergaulan.

"Semakin beragama kita, semakin baik iman dan akhlak kita, maka sejatinya semakin Pancasilais kita, semakin cinta kita pada masa depan negeri ini," pungkas Jazuli.

Sumber: http://tangerangnews.com

PKS Dukung Perketat Penjualan Kondom di Minimarket

Surabaya (19/2) - Langkah Pemerintah Kota Surabaya memperketat penjualan kondom untuk minimarket mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahera (PKS). Hal ini diungkapkan Ketua DPD PKS Kota Surabaya, Ibnu Shobir.

Ibnu mengatakan bahwa Pemerintah Kota harus turun tangan terkait hal itu. Sebab, jika dibiarkan tidak terkontrol akan mengancam degradasi moral generasi muda Kota Surabaya.

"Saya sepakat dan mendukung langkah Pemkot menyoal surat edaran tersebut," ujar Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran dari Pemerintah Kota terkait pembatasan penjualan alat kontrasepsi di minimarket, harapannya ada upaya untuk mencegah anak—anak di bawah umur maupun pasangan belum menikah untuk melakukan perbuatan zinah.

Menurut Ibnu, jika konsumen membeli barang yang tidak tepat sesuai dengan Agama maupun hukum, dampak negatif akan timbul. Terpenting adalah saat ini Pemkot Surabaya harus secara kongkrit melakukan pengawasan dan edukasi.

"Itu harus dilakukan. Meski ada kendala, namun upaya pemberian pemahaman bisa dilakukan di tingkat sekolah-sekolah," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, Ibnu gencar menyampaikan kepada generasi muda untuk melakukan ajaran dari Pancasila. Khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa.

"Generasi muda harus kembali mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Agama. Agar tidak salah melangkah kedepannya," urai politisi yang juga anggota komisi D DPRD Kota Surabaya ini.

Sumber Foto: www.lensaindonesia.com

Sumber: http://beritajatim.com

Legislator Minta Menhub Panggil Lion Air

Jakarta (20/2) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia meminta Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan untuk memanggil jajaran maskapai Lion Air sehubungan terlantarnya penumpang maskapai itu di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta hingga 13 jam.

"Kemenhub segera panggil Lion Air, apa masalahnya. Kalau tidak kooperatif kasih sanksi karena lakukan penelantaran terhadap penumpang," kata Yudi di Jakarta, Jumat.

Menteri Perhubungan, ujarnya, harus berani menegur pemilik Lion Air, Rusdi Kirana.

"Harus berani meskipun Rusdi Kirana adalah anggota Wantimpres. Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Kalau tumpul dan tak berani menegur Rusdi Kirana, apa yang dilakukan Jonan selama ini sia-sia saja, yang blusukan, tapi tak berani peringatkan Rusdi Kirana," katanya.

Ia menyebutkan, sanksi yang paling berat adalah pencabutan izin terbang bagi Lion Air.

"Tergantung bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan Lion. Sanksinya bisa peringatan, pembekuan dan terberat adalah pencabutan izin terbang," kata Yudi.

Yudi prihatian atas kejadian tersebut yang dimungkinkan karena masalah internal di Lion Air.

"Kuatirnya ada problem di internal mereka, sehingga menyebabkan orang lain sengsara. Saya sangat prihatinkan terjadinya penelantara terhadap penumpang oleh Lion Air. Setiap peak season, selalu terjadi seperti ini," kata politisi PKS itu.

Sumber: www.antaranews.com

Harga Beras Naik, PKS Desak Pemprov DKI Operasi Pasar

Jakarta (21/2) – Kenaikan harga beras di DKI Jakarta dalam seminggu terakhir menyebabkan masyarakat terbebani. Tidak tanggung-tanggung kenaikannya sampai dengan 30 persen. Hal ini mendapatkan sorotan wakil rakyat dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Zairofi. Menurutnya kenaikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal Februari 2015 lalu.

"Fraksi PKS menyayangkan hal ini karena kenaikan harga beras seharusnya dapat dicegah, Pemprov DKI masih jauh dari mampu mengatasi masalah ketahanan pangan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jum'at (20/2).

Lebih lanjut Zairofi menambahkan, dalam kondisi seperti saat ini pemerintah harus segera melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras. Selain itu, pemerintah tidak boleh melepas secara total harga beras kepada harga pasar.

"Pemerintah sendiri wajib mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, harga beras jangan dilepas total harus berdasarkan supply and demand," imbuh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian ini.

Politisi PKS daerah pemilihan Jakarta Pusat ini meminta Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait, supaya memangkas jalur distribusi agar lebih mudah mengendalikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

"Selama ini Fraksi PKS selalu menghimbau Pemprov DKI untuk memperhatikan BUMD yang terkait karena langsung berhubungan dengan ekonomi masyarakat di Jakarta, BUMD seperti Food Station seharusnya mendapatkan penyertaan modal Pemprov DKI, tapi tahun ini tidak dapat," demikian Zairofi.

Sumber: Fraksi PKS DKI Jakarta

Layani Masyarakat dengan Senyum dan Keramahan

Bekasi Barat (19/2) - Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu berharap jajaran aparatur pemerintah Kota Bekasi terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan Syaikhu, saat meninjau loket pelayanan di Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Selasa, (17/2).

Dalam kunjungannya, Syaikhu mengatakan, saat ini tata letak loket pelayanan administrasi kependudukan maupun bidang perizinan sudah lebih baik dan lebih menarik. Keberadaan loket yang representatif, menurutnya, juga didukung dari segi perencanaan sebuah anggaran.

"Loket sudah jauh lebih bagus dan bagaimana kita tinggal meningkatkan, mempermudah pelayanan kepada warga. Saat warga keluar kantor ada kebahagiaan," kata Wakil Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Untuk itu, lanjut dia, pihak kecamatan hingga kelurahan harus memandang penting pelayanan terhadap masyarakat ini. Khususnya pelayanan dasar kependudukan dan lain-lain. Selain itu dia juga berharap, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan bisa mempercantik tampilam loket pelayanan masing-masing dan lebih baik dan menarik untuk dilihat.

"Kita harus melayani masyarakat dengan senyum dan keramahan. Tempat pelayanan sudah bagus. Dan menjadi harapan saya aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warganya," ungkap Wakil Ketua DPW PKS Jawa Barat ini.

Sumber: www.bekasikota.go.id

lusukan Pertajam Sense of Humanity

Bandar Lampung (21/2) - Anggota DPRD Lampung dari Partai Keadulan Sejahtera (PKS) Akhmadi Sumaryanto melakukan blusukan di daerah pemilihannya, yakni Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Aktifitas blusukan ini, Jumat (20/2).

Melalui akun facebook pribadinya, Akhmadi Sumaryanto kerapkali memposting aktivitas blusukannya, baik pada kondisi formal dalam kaitannya dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dewan maupun situasi non formal.

Jumat (20/2) lalu, Akhmadi memposting aktivitas dirinya blusukan ke lereng Gunung Tanggamus, tepatnya di Bukit Alip Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Dari blusukannya, Sekretaris Fraksi PKS Lampung ini mendapatkan beragam informasi dan menyerap berbagai keluhan-keluhan masyarakat.

"Hasil blusukan hari ini: petani ingin disertifikasi lahannya, ada yang ingin diperbaiki jalannya, ada sekolah minta masjid, masyarakat minta sumur bor tapi lurahnya tidak mendukung, anak-anak bola ingin ikut turnamen namun tak punya biaya, petani salak mengeluh kalau salaknya dimakan tikus," tulis Akhmadi dalam status facebooknya.

Lebih lanjut Akhmadi menyampaikan tentang keluhan petani ikan gurame dan seorang wali murid yang memindahkan anaknya ke sekolah lain tanpa disertai surat pindah dari sekolah sebelumnya. "Petani ikan gurame mengeluh ikan (peliharaannya) nggak gede-gede, disamping itu adapula yang cerita dari wali murid tentang anaknya yang pindah sekolah tapi tanpa surat pindah," lanjut Akhmadi.

Pada kesempatan yang berbeda, Akhmadi menuturkan tentang manfaat kebiasaan blusukannya, disamping akan didapatkan beragam informasi dan menyerap berbagai macam keluhan di masyarakat, blusukannya juga akan mengasah sense of humanity. "Rasa-rasanya kita harus selalu mengasah perasaan kemanusiaan kita, sense of humanity. Dan media yang tepat untuk mengasah sense of humanity kita adalah dengan blusukan keluar masuk gang, naik-turun bukit, nyebur ke sawah dan merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat disekitar kita" tutur pemilik akun facebook yang telah mencapai 5000 pertemanan ini.

Sumber: Humas PKS Lampung