Kamis, 26 Maret 2015

PKS Siap Gelar Pemilihan Raya Majelis Syuro 2015-2020

Jakarta (26/3) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyelenggarakan Pemilihan Raya (Pemira) Anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M) serentak di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Ahad (29/3) mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) TB Soemandjaya Rukmandis, di Jakarta (26/3).

Soenmandjaya menjelaskan, sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan PKS, menjadi Bakal Calon (Balon) MS harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam keanggotaannya.

"Balon Anggota MS harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam AD-ART partai. Diantaranya sudah menjadi Anggota Ahli tidak kurang dari 7 tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur partai tingkat provinsi, amanah, disiplin, juga profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan," papar pria yang akrab disapa Kang Soenman ini.

Meskipun memiliki syarat-syarat tertentu, lanjut Kang Soenman, keanggotaan MS PKS tidak sesulit yang diperkirakan masyarakat. PKS sudah mengatur dengan jelas proses dan tahapan yang harus dilalui anggota dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya.

"Tidak sulit seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini anggota terbina atau angkatan muda memang belum dilibatkan. Namun, sudah ketentuan partai apabila Balon MS sudah menjadi Anggota Ahli selama 7 tahun, berarti dalam Pemira 2015 ini sudah sejak 28 Februari 2008. Di AD-ART partai yang terpublikasikan pun sudah dicantumkan bagaimana proses naik tingkat keanggotaan melalui pendidikan dan pembinaan," lanjut Kang Soenman.

Kang Soenman menambahkan, anggota MS terpilih akan mengemban amanah yang tidak ringan. Selain berwenang mengubah dan menetapkan AD-ART, anggota MS juga berwenang menetapkan falsafah dasar dan platform pembangunan partai.

"Anggota MS juga wajib memegang teguh sumpah setia untuk mengabdi kepada agama dan bangsa," tambah Ketua Fraksi PKS MPR RI ini.

Terkait keterwakilan perempuan dalam Pemira MS PKS, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini menegaskan, bahwa panitia tidak membatasi siapapun Anggota Ahli untuk berpartisipasi. Pemenuhan 30 persen anggota perempuan, menurutnya, tergantung pada pemilih dalam Pemira mendatang.

"Partisipasi perempuan dalam Pemira MS sangat terbuka, meski tetap tergantung persebaran suara dan para pemilih. Andai dari hasil Pemira belum terpenuhi 30 persen, maka masih terbuka kemungkinan penambahan anggota dari hasil musyawarah Majelis Syuro," ujarnya.

Lebih lanjut Kang Soenman mengatakan pemilihan anggota MS dalam PKS dapat dibilang berbeda dengan partai politik lainnya. Kondisi ini pula yang menjadikan isu perpecahan dalam suksesi kepemimpinan PKS jarang terdengar. Menurutnya, Pemira PKS dilangsungkan secara terbuka, objektif, dan mendahulukan musyawarah mufakat.

"Di PKS, amanah ini sebagai bentuk ibadah, mengabdi kepada agama dan bangsa untuk meraih ridha Allah SWT. Sehingga tidak dipenuhi dengan ambisi perseorangan. Selain itu, penyelenggaraan Pemira ini pun kami publikasikan ke masyarakat. Sifatnya terbuka, semua orang tahu karena diekspos di media. Meskipun berpartisipasi dalam Pemira merupakan hak anggota, namun muatannya wajib memilih dan tidak boleh abstain," jelasnya.

Seluruh kader PKS, masih kata Kang Soenman, diharapkan ikut menjaga ketertiban serta menyukseskan penyelenggaraan Pemira MS, yang hasilnya akan diumumkan pada 24 April 2015. Soemandjaya juga mengingatkan, dalam Pemira tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Kader hanya boleh menyebarkan ke khalayak luas bahwa PKS menyelenggarakan Pemira Anggota Majelis Syura periode 2015-2020.

"Kami mohon doa restu seluruh elemen bangsa agar pelaksanaan Pemira dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan selalu siap membawa kebaikan bagi Indonesia," pungkasnya.

Perlu diketahui, BPPR merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Anggota MS PKS unt

BNN Apresiasi Fraksi PKS yang Pertama Tes Urine

Jakarta (26/3) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan tes urine bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (26/3). Hal ini dilakukan sebagai respon penghormatan dan penghargaan Fraksi PKS terhadap Undang-Undang (UU) dan pelaksana UU yaitu BNN itu sendiri. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dalam konferensi persnya di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (26/3).

"Kedua kita juga ingin menjadi contoh bagi teman-teman di fraksi lain tentang persoalan narkoba," kata Jazuli.

Menurut Jazuli, sebagai wakil rakyat, anggota DPR harus menjadi panutan dalam persolan narkoba. "Bagaimana kita bisa selesaikan persoalan narkoba kalau DPR-nya tidak steril dari narkoba," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Lingkungan Kerja Masyarakat (Kasubdit Linjamas) BNN Dik Dik Kusnadi mengungkapkan, Fraksi PKS adalah Fraksi yang pertama melakukan tes urine. "Ini yang pertama, kita ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi PKS yang telah memulai untuk menunjukkan keseriusannya sebagai anggota dewan dengan berupaya untuk menjadi contoh untuk siapapun dan ini memang harapan kami," papar Dik Dik.

Dik Dik berharap, agar kegiatan ini menjadi contoh bagi anggota dewan yang lain. "Kami ingin menyampaikan jangan sampai karena kesibukannya yang luar biasa kemudian lupa bahwa di luar sana banyak orang tua yang menderita karena anak-anaknya menjadi pecandu dan orangtuanya frustasi karena masalah narkoba menggerogoti. Ini saya sampaikan garis besarnya saja kenapa kita harus lebih serius karena korban terus berjatuhan

Lebih lanjut Dik Dik menambahkan, bahwa saat ini pemerintah sangat menyadari strategi dalam penanganan kasus narkoba. "Hal ini dibuktikan dengan dideklarasikannya pada 31 Januari 2015 lalu gerakan rehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba," ujarnya.

BNN, masih kata Dik Dik, sedang mendorong semangat masyarakat dan aparat penegak hukum untuk punya semangat yang sama bahwa para penyalahguna narkoba itu sakit. "Mereka harus diobati," pungkasnya.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Minggu, 22 Maret 2015

48 Tahun Dikuasai Asing, Saatnya Blok Mahakam Dikelola Indonesia

SAMARINDA (20/3) - Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) – Kalimantan Utara (Kaltara), Hadi Mulyadi mendesak pemerintah pusat segera memberi kepastian kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terkait hak partisipasi (participating interest/PI) dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Tidak hanya itu, Hadi juga juga meminta rencana pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina pasca berakhirnya kontrak kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) tahun 2017 nanti segera dikuatkan melalui keputusan tertulis.

Hadi mengatakan, selama 48 tahun Blok Mahakam menjadi kekuasaan pihak asing. Sehingga saat ini, Blok Mahakam harus kembali ke pangkuan republik Indonesia. "Segera beri keputusan tertulis kepada Pertamina, sehingga BUMN Migas ini juga mempunyai kepastian dalam pengelolaan Blok Mahakam, jangan sekedar muncul dalam pemberitaan media. Penting juga segera menetapkan hak daerah. Daerah jangan sampai merasa diambangkan dalam ketidakpastian," kata dia, Kamis (19/3/2015).

Desakan serupa pernah juga dia sampaikan di hadapan sejumlah tokoh, seperti Marwan Batubara (IRESS/Koordinator Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat), anggota Komisi VII DPR RI Hari Purnomo (Gerindra), mantan anggota DPR RI Candra Tirta Wijaya, Ugan (Federasi Serikat Pekerja Pertamina), Hatta Taliwang dan Ahmad Khairudin (BEM Seluruh Indonesia).

Politisi PKS tersebut meminta pemerintah mempercayai sepenuhnya Pertamina untuk mengambil langkah yang diperlukan terkait business to business (B to B) dalam pengelolaan Blok Mahakam. Termasuk apakah Pertamina tetap menggandeng Total E&P Indonesie (TEPI) sebagai operator, setelah perusahaan plat merah itu sepenuhnya menguasai pengelolaan Blok Mahakam.

"Keputusan seperti itu serahkan saja ke Pertamina, pemerintah cukup memberikan arahnya saja," sebutnya.

Terkait pembagian hak partisipasi 10 persen antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara, dikatakan Hadi, sebaiknya disepakati bersama. Apakah tetap seperti formula sebelumnya, yakni Kaltim akan mendapat 40 persen (atau 4 persen dari Blok Mahakam) dan Kukar sebagai daerah penghasil sebesar 60 persen (atau 6 persen dari total saham), atau ada perubahan, dia mempersilakan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar merundingkannya dengan baik.

"Yang penting jangan sampai muncul kesan ada silang sengketa, padahal kepastian soal hak partisipasi 10 persen itu belum ada. Yang penting daerah dapat merebut hak ikut mengelola Blok Mahakam dan apa yang didapat mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Kaltim," jelasnya.

Sumber: www.kompas.com

Jumat, 20 Maret 2015

Menhub Diminta Cabut Kebijakan Kenaikan Harga Tiket KA

SURABAYA (16/3) - Komisi V DPR RI minta Menteri Perhubungan untuk mencabut kebijakan kenaikan harga tiket kereta api di Indonesia.

"Komisi sudah berkirim surat resmi kepada Kemenhub agar mencabut rencana kenaikan tiket kereta api, terutama untuk kelas ekonomi," ungkap Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo di Surabaya, Senin (16/3).

Sigit mengungkapkan tiket kereta ekonomi harus terus disubsidi oleh pemerintah.

"Kami di Komisi V siap membantu Kemenhub untuk mendapatkan dana subsidi ini. Kasihan rakyat, terutama para pekerja yang tiap hari pulang pergi ke tempat kerja naik kereta. Gaji mereka tidak seberapa dibanding kenaikan harga-harga yang harus dibayarkan," terangnya.

Sigit menambahkan khusus di Dapilnya warga Sidoarjo dan Surabaya sangat berhajat pada tiket murah kereta api sebagai sarana transportasi alternatif di tengah kemacetan lalu lintas yang luar biasa.

Sumber: http://skalanews.com

PKS Jatim Berharap Nenek Asyani Dibebaskan

SURABAYA (18/3) - DPW PKS Jatim memberikan jaminan penangguhan penahanan lanjutan, agar nenek Asyani bebas murni.

Ketua bidang Kebijakan Publik DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan mengatakan jaminan penangguhan lanjutan diberikan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menginginkan nenek Asyani dibebaskan murni.

"Ini kami lakukan atas aspirasi masyarakat agar nenek Asyani dibebaskan. Mengingat kondisi nenek Asyani sudah sepuh," kata pria yang juga Anggota DPRD Jatim, Rabu (18/3).

Irwan mengatakan PKS meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan Perhutani bisa memilah dan menindak pencuri kayu sesungguhnya agar kasus seperti Nenek Asyani tidak terulang kembali.

"Harus ada kerjasama dengan Pemkab setempat agar bisa jelas proses hukumnya," sambungnya.

Khusus untuk kasus Nenek Asyani, kata Irwan, selain mengajukan penangguhan, DPW PKS Jatim juga memberikan santunan sebagai pengganti biaya bagi keluarga Asyani selama proses hukum berjalan.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan.

Sumber: http://skalanews.com

Senin, 16 Maret 2015

Jazuli Juwaini: Jangan Budayakan Ghibah, Nasehati dengan Santun

BANDAR LAMPUNG (15/3) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah, jika keluar bisa bicara dengan indah, ke dalam harus bicara lebih indah lagi. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam Rapat Kerja Fraksi PKS se-Lampung di Grand Anugerah, Bandar Lampung, Kamis (12/3)."Jangan budayakan ghibah, jangan mengadili sesama kader di belakang layar, nasehati dengan cara yang santun," ujar Jazuli.Jazuli menyampaikan bahwa meski banyak kalangan memprediksi PKS akan hilang dalam kancah perpolitikan di Indonesia, ternyata hingga saatini PKS masih tetap eksis."Bahkan DPW Lampung harus diberi apresiasi karena anggota legislatif kita bertambah dari periode sebelumnya," lanjut legislator senior dari daerah pemilihan Banten ini.Menurut Jazuli, beberapa hal yang menyebabkan PKS tetap eksis adalah pertolongan Allah SWT lewat ibadah-ibadah para kader yang terjaga."Rasa-rasanya tidak ada kader partai yang ibadahnya dievaluasi pekanan. Hanya PKS. Mulai sholat dhuha, ma'tsurat, tahajud, tilawah, dan ibadah lainnya. Menjaga keikhlasan dalam menjalankan ibadah jugapenting," tegas Jazuli di hadapan anggota dewan PKS se-Lampung itu.Jazuli mengingatkan jika kader PKS tidak pandai menjaga ruhiyah, niscaya kekuatannya akan lemah."Itu sebabnya di DPRI RI, saya menggagas untuk menggelar rapat pleno Fraksi PKS setiap Senin dan Kamis diakhiri buka puasa bersama, misalnya, dan membiasakan dzikir matsurat berjamaah," tambah Jazuli.Faktor lainnya yang membuat PKS eksis adalah kejujuran dan kesanggupan seluruh kader untuk berkorban demi kepentingan dakwah."Maka Insya Allah kemenangan dakwah akan menjadi milik kita," pungkasnya.Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (ketiga dari kiri)di sela Raker Fraksi PKS se-Lampung di Bandar Lampung, Kamis (12/3).Sumber:Humas PKS Lampung

PKS Harus Jadi Garda Terdepan Nilai-nilai Pancasila

BOGOR (16/3) - Kader dan simpatisan PKS harus menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Demikian kata Anggota DPR RI Ecky Awal Muharram saat Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Hotel Pangrango 1, Kota Bogor, Jumat (13/3)."Pancasila merupakan ideologi negara dan falsafah perjuangan PKS. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita juga dapat ikut membentengi moralitas bangsa, menjaga toleransi antar elemen masyarakat, dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan YME," ujar Legislator PKS dari Dapil Kota Bogor-Cianjur itu.Ecky menambahkan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena dasar negara tersebut pun memuat nilai-nilai ajaran Islam."Saya kadang merasa sedih saat ada yang mempertentangkan Islam dan Pancasila atau bahkan memfitnah PKS tidak Pancasilais. Bagi PKS, Pancasila dan NKRI tidak perlu diperdebatkan lagi," katanya.