Jumat, 17 April 2015

Pelajaran Penting dari Cokroaminoto Menurut Anis Matta

JAKARTA (16/4) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto memiliki dua peran besar dalam sejarah Indonesia. Pertama, kata Anis yaitu sebagai guru bangsa.

"Beliaulah yang menyatukan antara ide nasionalisme dan keislaman. Bahkan sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah bangsa, dan ide tentang kebangsaan digarap oleh beliau," kata Anis sesaat sebelum nonton bareng film Guru Bangsa Cokroaminoto, di Plaza Senayan, Jakarta (16/4).

Anis melanjutkan, Cokroaminoto menjadi guru bangsa karena di rumahnyalah lahir para pemimpin bangsa.

"Beliau sebagai guru bangsa karena semua pemimpin bangsa yang sesudahnya itu lahir dari rumah beliau," ujar Anis.

Kedua, lanjut Anis, peran terbesar Cokroaminoto adalah mengkonsolidasikan elit baru Indonesia.

"Seperti yang kita tahu sejarah di Indonesia, elit-elit baru Indonesia itu biasanya datang dari kaum terpelajar. Biasanya juga dibayang-bayangi oleh para pedagang pribumi. Nah elit-elit baru Indonesia yang muncul dari dunia pendidikan ini kemudian dikonsolidasi oleh Pak Cokroaminoto dalam satu ide tentang Indonesia, sebuah bangsa baru, sebuah negara baru," papar Anis.

Menurutnya, bahwa semua hal-hal besar yang dilakukan sebagai bangsa terjadi pada saat elit-elit Indonesia sedang terkonsolidasi dengan baik.

"Sewaktu elit terkonsolidasi dengan baik pada zaman Pak Cokroaminoto, lahirlah pemimpin-pemimpin baru yang kemudian membawa Indonesia merdeka. Sementara, waktu kaum elit terkonsolidasi pada era Soekarno, kita berhasil mempertahankan kemerdekaan kita. Sewaktu kaum elit terkonsolidasi pada zaman orde baru, lahir sebuah negara moderen yang kuat," tutur Anis.

Maka yang perlu dipelajari dari film Guru Bangsa Cokroaminoto, kata Anis, adalah 16 tahun berjalannya demokrasi justru elit-elit Indonesia terfragmentasi sangat luas.

"Para elit terpecah-pecah sangat luas. Karena itu, siapapun yang memimpin, menjadi tantangan pertamanya adalah menyatukan para elit-elit Indonesia, mengkonsolidasi para elit Indonesia, saya kira itu pelajaran yang sangat penting," pungkas Anis.

Anis Matta : Solusi Damai di Palestina PR bagi Negara-Negara Asia Afrika

JAKARTA (16/4) – Peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung pada 24 April 2015 nanti menjadi momentum refleksi bagi seluruh Negara Asia Afrika bahwa semangat awal peristiwa bersejarah ini ialah keinginan memperjuangkan kemerdekaan dan menghilangkan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.

Hal tersebut disampaikan Presiden PKS Anis Matta melalui akun twitter nya @anismatta, Kamis (14/6).

"Konferensi Asia Afrika bukan sekedar regionalisme karena jarak antar negara yang begitu jauh. Ini adalah kesadaran atas nasib yang sama dan solidaritas" tulisnya.

Lebih jauh Anis Matta menyampaikan bahwa sudah waktunya Konferensi Asia Afrika membangun kesadaran baru tentang solidaritas bagi negara-negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya.

"Termasuk mencari solusi damai untuk Palestina, ini PR bagi Negara-Negara dikawasan Asia Afrika" pungkasnya sambil menegaskan bahwa perdamaian di Palestina akan menjadi sumber perdamaian dunia.

Seperti yang kita ketahui, Palestina sudah berada di bawah jajahan Israel sejak tahun 1948 dan hingga kini masih terus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Sudah menjadi kewajiban bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang dulunya disatukan oleh semangat melawan penjajahan untuk mendukung segala upaya Negara Palestina dalam meraih kemerdekaannya.

Keterangan Foto:

Presiden PKS Anis Matta (kanan) dalam acara Nonton Bareng Film Guru Bangsa Tjokroaminoto Bersama Fraksi PKS DPR RI di Cinema XXI, Plaza Senayan Jakarta, Kamis (16/04/2015).

Kamis, 09 April 2015

PKS Minta Perpres Tunjangan Uang Muka Mobil 39 Ditinjau

JAKARTA (6/4) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2015. Sebab, Perpres itu mencederai rasa keadilan pada masyarakat.

Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015 tersebut, mengatur tambahan tunjangan uang muka mobil untuk pejabat. Dengan Perpres itu, tunjangan uang muka pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta.

"Fraksi PKS meminta Presiden meninjau ulang Perpres itu," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini pada Republika, Ahad (5/4), malam.

Menurut Jazuli, melihat kondisi masyarakat saat ini, Perpres itu tidak menunjukkan rasa keadilan. Sebab, masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah. Harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik.

Namun, imbuh Jazuli, hendaknya Perpres ini bukan satu-satunya yang harus dikritisi. Sebab, kenaikan harga BBM oleh pemerintah juga harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM ini sudah meluas.

"Masalah menaikan BBM yang terkesan tidak menggunakan perhitungan yang matang juga harus dikritisi," tegas Jazuli.

Sumber: http://www.republika.co.id

Semangat Pemberantasan Terorisme Jangan Sampai Timbulkan Ekses Negatif

JAKARTA (8/4) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Almuzzammil Yusuf memberikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, menurut Muzzammil, jangan sampai semangat BNPT dalam memberantas terorisme menimbulkan ekses negatif.

"Ekses negatif itu di era demokratisasi mungkin bisa muncul dan bisa lebih besar dari semangat positif ketika persepsi yang terbentuk di publik adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni hanyalah mewakili perspektif barat dan agenda barat dalam memandang Islam. Sehingga perdebatan akhir-akhir ini tentang BNPT, Menkominfo, dan situs Islam itu saya kira memunculkan satu perspektif publik akan munculnya kembali phobia pada Islam," kata Muzzammil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan BNPT, di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Rabu (8/4).

BNPT, lanjut Muzzammil, juga harus mempertimbangkan reaksi balik yang ada pada akhir-akhir ini yang justru kontraproduktif. Bahkan, reaksi balik itu muncul dari kelompok yang seharusnya menjadi mitra BNPT dalam memberantas terorisme.

"Tidak mungkin BNPT menyampaikan persoalan ini tanpa bantuan tokoh-tokoh umat itu sendiri. Tema deradikalisasi itu kan penyadaran, dan penyadaran itu harus jadi gerakan massal partai-partai, ormas, tokoh, dan masyarakat Indonesia, karena menjadi bagian yang integral bersama BNPT, dan ini bukan kerja sederhana dan bukan kerja singkat," ujar Muzzammil.

Oleh karena itu, kata Muzzammil, dengan segala semangat yang ada, strategi BNPT yang integral, profesional, efektif dan tidak kontraproduktif itu menjadi sebuah keniscayaan.

"Tanpa itu saya katakan tadi justru efek negatifnya lebih besar. Strategi yang integral, profesional, dan efektif itu manakala kita bisa menempatkan definisi teroris tidak semata-mata dan seakan-akan tertuduh pada posisi umat Islam yang mayoritas, karena definisi Undang-Undang (UU) kita, yakni BNPT dan kita semua harus menjalankan UU No 15 Tahun 2003," tegas Muzzammil.

Lebih lanjut Muzzammil menjelaskan, dalam UU tersebut tidak ada nuansa yang menjelaskan bahwa seakan-akan persoalan pada dimensi kelompok Islam semata, sehingga perhatian BNPT pun perlu untuk mengkaji bagaimana situs komunisme dan situs separatisme.

"Jika kita profesional, harusnya pada saat yang sama juga BNPT perlu berbicara situs komunis ada, situs separatis ada, yang tidak kalah dahstyat membahayakan negara ini, dengan simbol-simbol benderanya, dengan simbol-simbol perlawanannya, bersenjata, sehingga dipersepsi sebagai suatu sikap yang integral, profesional, dan seimbang," imbuh Muzzammil.

Maka jika tidak ada tindakan dari Pemerintah terhadap situs-situs komunisme dan separatisme, menurut Muzzammil, maka misi pemerintah sekarang ini patut dipertanyakan.

"Pemerintahan sekarang ini menbawa misi apa? Itu menjadi tafsiran berikutnya," tanya Muzzammil.

Selain itu, Muzzammil juga mengatakan, perdebatan akhir-akhir ini perlu disikapi dengan bijak oleh semua termasuk BNPT untuk mengoreksi kembali kerja-kerja yang telah dilakukan.

"Sehingga rel kerja integral, profesional, dan efektif BNPT bisa dilakukan ke depan tanpa melakukan kontaproduktif," pungkas Muzzammil.

Sumber: Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI

Soal Kenaikan Harga Gas, PKS: Pemerintah Jangan Terus Bebani Masyarakat

Jakarta (8/4) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengatakan Pemerintah jangan menambah beban kepada masyarakat dengan menaikkan harga gas. Hal ini disampaikan Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Rabu (8/4).

"Fraksi PKS DPR RI merekomendasikan kepada Menteri ESDM supaya tidak menaikkan harga gas, karena ini sama saja Pemerintah menambah beban yang berat kepada masyarakat," kata Iskan.

Menurut Iskan, ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga gas. Pertama, kata Iskan, soal waktu yang kurang tepat. Setelah masyarakat dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah seharusnya mengerti dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Pertama karena tidak tepat waktunya, saat ini tidak kondusif dari segi ekonomi dan finansial," ujarnya.

Kedua, lanjut legislator asal Sumatera Utara itu, kinerja kabinet dan pengelolaan migas yang belum efisien. "Jadi jangan sampai masyarakat mendapatkan dua problem sekaligus, problem eksternal dan internal sendiri," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini juga manajemen perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertagas, PGN, dan Pertamina belum efisien. Sehingga, lanjut Iskan, tidak adil jika kelemahan manajemen dari negara dibebankan kepada masyarakat.

"Jadi sistem pengelolaan gas khususnya harus dikelola, dan itu sudah kita katakan beberapa tahun yang lalu supaya infrastruktur minyak dan gas dan juga energi-energi lain harus disiapkan oleh pemerintah. jadi berdasarkan hal itu tidak adil kalau masyarakat dibebankan dengan kenaikan itu," tegasnya.

Sebelumnya Pertamina menaikkan harga jual gas elpiji 12 kilogram pada awal April 2015. Kenaikannya berkisar antara Rp6.300 hingga Rp8.000 per tabung.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Senin, 06 April 2015

Ma’mur Hasanudin, Pejuang Petani dan Nelayan Itu Wafat

JAKARTA (6/4) - Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Senin, 6 April 2015 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilangan salah satu kader terbaiknya, Ketua Bidang Wilayah Daerah Banten dan Jawa Barat (Wilda Banjabar) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Ma'mur Hasanudin.

Pria yang akrab disapa Ustadz Ma'mur tersebut meninggal dunia pada pukul 10.30 WIB di kediamannya, Jalan Lafran Fane, Kelapa Dua, Cimanggis-Depok, Jawa Barat. Selain mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Wilda Banjabar, Ustadz Ma'mur juga Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS.

"Seluruh Anggota DPR/MPR RI Fraksi PKS berduka cita atas wafatnya kader terbaik kami, H. Ma'mur Hasanudin (DPR 2014-2019). Mohon doa saudara-saudaraku semua," tulis Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini melalui akun twitternya @JazuliJuwaini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pewarta, Almarhum Ustadz Ma'mur dishalatkan di Komplek DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, pada pukul 14.00 WIB. Setelah itu, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Kampung Pasircabe, Subang, Jawa Barat.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat Ustadz Ma'mur Hasanudin pukul 10.30. Insya Allah akan disholatkan di Masjid Al Amin, Komplek DPR pukul 14.00," jelas akun twitter @hadimulyadi68 yang merupakan milik Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hadi Mulyadi.

Sejumlah tokoh maupun dewan pengurus PKS, baik pusat, wilayah, hingga daerah, melakukan takziah ke kediaman Ustadz Ma'mur di Komplek DPR RI, Kalibata. Beberapa diantaranya menyampaikan bela sungkawa melalui akun media sosial.

"Semoga Allah luaskan kuburnya, diterima seluruh ibadahnya, diampuni salah dan khilafnya dan dimasukkan ke surga-Nya, dan keluarga besar diberikan kesabaran. Aamiin… Ustadz Ma'mur Hasanudin guru dan sahabat yang luar biasa. Saya sangat kehilangan," ungkap Anggota Komisi V DPR RI dalam akun Facebook-nya, Yudi Widiana Adia. 

Ma'mur Hasanudin lahir di Tasikmalaya, 19 Desember 1959. Direktur World Assembly of Moslem Youth (WAMY) untuk Indonesia periode 1992-2004 itu merupakan legislator PKS dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II, meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Selama menjadi Anggota DPR RI (2009-2015), Ustadz Ma'mur diamanahkan pada komisi yang membidangi masalah pertanian dan kelautan.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Shiddiq, Almarhum yang meninggalkan seorang isteri, Anni Rosyidah, dan 7 orang anak tersebut, dikenal sebagai anggota dewan yang kritis dan banyak memberikan kontribusi bagi Kementerian Pertanian dan Kelautan.

"Beliau juga banyak membantu masyarakat di daerah pemilihannya dan di luar daerah pemilihannya, khususnya petani dan nelayan. Indonesia akan merindukan sosok seperti Almarhum H. Ma'mur Hasanudin," kata Mahfudz melalui siaran persnya, Senin (6/4).

Selamat jalan Ustadz Ma'mur. Semoga segala amal ibadah dan perjuangan dakwah Almarhum diterima dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin.

Sabtu, 04 April 2015

Akademisi: Pemira PKS, Teladan Demokratisasi Internal Parpol

JAKARTA (29/3) - Fenomena pemilihan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui mekanisme pemilihan raya laiknya pemilu adalah potret bagaimana nilai dan praktek demokrasi tengah diaktualisasi dan dikembangkan oleh sebuah partai modern.

"Apa yang dilakukan PKS ini dapat disebut sebagai best practice demokratisasi internal parpol yang layak menjadi teladan bagi parpol-parpol lain," ujar Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila) Dr. Dedy Hermawan (26/3).

Menurut dosen Ilmu Administrasi Negara ini, partai politik (parpol) merupakan pilar penting demokrasi. "Untuk itu menjadi mendesak untuk mengaktualisasikan dan menumbuhkembangkan nilai dan praktek demokrasi di internal parpol," ujar Dedy.

Ia menegaskan bahwa parpol baru bisa disebut demokratis ketika tradisi taat hukum, melakukan musyawarah mufakat, memperluas partisipasi dalam pembuatan keputusan seperti dalam suksesi kepemimpinan telah melembaga didalamnya.

"Dan laku demokratis tersebut dihidangkan dengan sangat baik oleh PKS, baik melalui pemilihan anggota majelis syuro maupun pemira-pemira lain yang sepengetahuan kami selalu melibatkan aspirasi kader akar rumput," tambahnya.

Menurut Dedy, publik tentu berharap teladan PKS ini dapat diikuti oleh parpol lainnya, sehingga dapat terwujud demokrasi yang lebih bermakna karena ditopang oleh parpol yang kuat dan sehat demokrasinya.

Seperti diberitakan, PKS menyelenggarakan Pemilihan Raya (Pemira) Anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M) serentak di 34 provinsi seluruh Indonesia, Ahad (29/3/15).

Sumber: http://www.dakwatuna.com

F-PKS: Agenda Pemberantasan Terorisme Jangan Disalahgunakan

JAKARTA (2/4) - Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan agenda pemberantasan terorisme dan radikalisme jangan sampai disalahgunakan dan disalaharahkan terutama berisi pesanan politik tertentu dari lokal maupun global.

"Kita sepakat terorisme dan radikalisme harus diperangi namun Indonesia negara hukum sehingga pendekatan yang dilakukannya berdasarkan hukum, perundang-undangan dan pendekatan demokrasi," katanya di Jakarta, Kamis (2/4).

Dia mengatakan pemerintah dan masyarakat wajib memerangi radikalisme dan terorisme terutama yang mengatasnamakan agama tertentu.

Namun menurut dia, langkah itu jangan sampai menimbulkan masalah baru dan tidak melanggar norma yang ada di masyarakat.

"Apabila ada situs yang dianggap bermasalah maka ada tahapannya bukan langsung diblokir," ujarnya.

Jazuli menjelaskan mekanisme pemblokiran situs bisa dilakukan dengan menegur dan memperingati pemiliknya bahwa situs itu berbahaya.

Selanjutnya pemerintah bisa melakukan langkah lanjutan sehingga jangan sampai tiba-tiba terjadi pemblokiran situs.

Dia menjelaskan di era kebebasan, dipahami bahwa kebebasan pers dan informasi harus bertanggun jawab.

"Lalu ketika ada terduga yang tidak beres maka pemerintah dengan segala perangkatnya punya alat yang lengkap untuk melakukan langkah-langkah penindakan. Namun langkah itu harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Dia menilai jangan sampai langkah pemblokiran situs itu bentuk kemunduran pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena pemerintah bisa lakukan diskusi dan kajian sehingga jangan terkesan kebijakan Kemenkominfo "by order".

"Ini baru situs yang diblokir lalu kalau media yang dibredel bagaimana. Apabila ini yerjadi maka akan sama seperti orde sebelumnya," ujar Jazuli.

Sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir 19 situs sejak Minggu (29/3) berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme.

BNPT melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta 19 situs diblokir karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.

Sejumlah 19 situs tersebut di antaranya arrahmah.com, voa- islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com dan daulahislam.com.

Sumber: http://sp.beritasatu.com

Fraksi PKS Gairahkan Semangat Nasionalisme Lewat Lomba Penulisan

JAKARTA (2/4) - Berkembangnya paham radikalisme di sebagian kalangan umat beragama di Indonesia mesti disikapi dengan bijak. Fraksi PKS DPR RI menggelar lomba penulisan bertema kebangsaan untuk mencegah paham radikalisme.

Dengan mengambil tajuk 'Nasionalisme Indonesia Menjawab Tantangan Global', Fraksi PKS meyakini bahwa lebih banyak orang Indonesia yang mencintai negerinya daripada 'menjual' negara hanya demi pemahaman sempit baik kedaerahan atau keyakinan agama.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, latar belakang lomba karya tulis kebangsaan ini diantaranya adalah globalisasi yang menjadi salah satu tantangan terbesar nasionalisme setiap bangsa. Selain itu, lomba ini juga diadakan untuk memperingati ulang tahun PKS ke-17.

"Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya lomba penulisan kebangsaan ini diantaranya adalah membangkitkan semangat jiwa nasionalisme Indonesia di tengah arus globalisasi. Selain itu, Fraksi PKS ingin ikut serta mengokohkan nilai-nilai agama sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," sebut Jazuli dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Ada beberapa tema dalam lomba karya tulis kebangsaan ini. Diantaranya 'Karakteristik Demokrasi Pancasila', 'Peran Generasi Muda dalam Menjaga Keutuhan NKRI', dan beberapa tema lainnya.

Peserta lomba karya tulis kebangsaan ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, kategori pelajar dan mahasiswa. Kedua, kategori wartawan. Ketiga, kategori ibu rumah tangga. Ketika ditanya mengenai mengapa ibu rumah tangga masuk dalam kategori peserta lomba karya tulis kebangsaan ini, Jazuli dengan tegas tidak ingin menafikan peran mereka sebagai faktor ketahanan keluarga Indonesia.

"Jangan salah, ibu rumah tangga memiliki peran yang sangat vital dalam ketahanan republik ini. Jangan nafikan peran mereka," kata Jazuli.

Dewan juri untuk lomba karya tulis kebangsaan ini terdiri dari unsur ahli (LIPI, Lemhanas, TNI, POLRI, dan Budayawan) dan unsur Anggota Fraksi PKS (Hidayat Nur Wahid, Soenmandjaya Rukmandis, dan Adang Daradjatun). Waktu pengiriman tulisan dibuka tanggal 1 April dan ditutup tanggal 21 april 2015.

Seluruh warga negara Indonesia, lanjut Jazuli, dapat mengikuti kegiatan ini dan mengakses syarat serta ketentuannya di website Fraksi PKS, yaitu fraksidpr.pks.id. "Kami undang pelajar, mahasiswa, profesional, petani, pekerja, ibu rumah tangga dan lainnya untuk mengirimkan karyanya ke panitia lomba," tukasnya.

Sumber: http://www.rmol.co

DPR Tuntut Pemerintah Atasi Kenaikan Tarif

Jakarta (4/2) - Komisi V DPR RI menuntut ketegasan pemerintah soal pengawasan tarif angkutan umum. Pasalnya, meski pemerintah menolak kenaikan tarif pasca kenaikan BBM akhir Maret lalu, faktanya di lapangan kenaikan tarif angkutan tetap terjadi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu, Kamis (2/4), menyusul banyaknya keluhan masyarakat  atas kenaikan tarif secara sepihak yang dilakukan pengusaha angkutan dan sopir angkot.

"Katanya Menhub sudah menolak kenaikan tarif angkutan. Tapi, faktanya di lapangan terjadi kenaikan tarif secara sepihak. Disini harus ada peran pemerintah dalam hal pengawasan. Bukan hanya statement saja tidak naik, tapi tidak mengambil tindakan apa-apa untuk mengatur soal tarif angkutan," kata Yudi.

Menurut Yudi, jika memang pemerintah menolak kenaikan tarif, seharusnya kebijakan tersebut diikuti dengan langkah pengawasan di lapangan, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan organda agar sama-sama mengawasi kebijakan tersebut.

Namun, lanjut Yudi, yang terjadi seperti ada pembiaran soal kenaikan tarif angkutan. Di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Cirebon, Surabaya dan beberapa kota besar lainnya, tarif angkutan umum naik antara Rp500 hngga Rp1000.

"Seharusnya, pemerintah sudah mengantisipasi ini. Minta semua Dinas Perhubungan untuk mengawasi tarif angkutan. Jika ada pelanggaran, berikan sanksi. Apakah itu sudah dilakukan? Selama ini tidak pernah ada sanksi yang diberikan atas pelanggaran tarif, baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga tidak memberikan efek jera. Seharusnya peran pemerintah lebih nyata di saat situasi ketidakpastian seperti ini," ujar Yudi.

Dalam kesempatan itu, Yudi juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang melepas harga BBM sesuai harga pasar. Menurut Yudi, untuk komoditas strategis seperti BBM, peran pemerintah saat penting untuk menstabilkan harga sehingga tidak menyengsarakan masyarakat dengan tarif BBM yang berubah-ubah setiap bulan.

Karena itu, Politisi PKS ini menyarankan pemerintah untuk memberlakukan 2 harga untuk BBM yaitu subsidi untuk angkutan umum dan harga keekonomian.

"Pemberian subsidi untuk angkautan umum, tidak akan merugikan pemerintah, karena pemerintah hanya mengeluarkan dana sekitar Rp7 triliun untuk memenuhi BBM subsidi bagi angkutan umum penumpang dan barang," pungkas Yudi.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

PKS Siap Gelar Pemilihan Raya Majelis Syuro 2015-2020

Jakarta (26/3) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyelenggarakan pemilihan raya (Pemira) anggota Majelis Syuro (MS) Masa Khidmah 1436-1441 H (2015-2020 M) serentak di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Ahad (29/3) mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) TB Soemandjaya Rukmandis, di Jakarta (26/3).

Soenmandjaya menjelaskan, sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan PKS, menjadi Bakal Calon (Balon) MS harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam keanggotaannya. "Balon Anggota MS harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam AD-ART partai. Diantaranya sudah menjadi Anggota Ahli tidak kurang dari 7 tahun, berusia paling sedikit 30 tahun, berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur partai tingkat provinsi, amanah, disiplin, juga profesional, serta berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan," papar pria yang akrab disapa Kang Soenman ini.

Meskipun memiliki syarat-syarat tertentu, lanjut Kang Soenman, keanggotaan MS PKS tidak sesulit yang diperkirakan masyarakat. PKS sudah mengatur dengan jelas proses dan tahapan yang harus dilalui anggota dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya.

"Tidak sulit seperti yang dibayangkan. Dalam hal ini anggota terbina atau angkatan muda memang belum dilibatkan. Namun, sudah ketentuan partai apabila Balon MS sudah menjadi Anggota Ahli selama 7 tahun, berarti dalam Pemira 2015 ini sudah sejak 28 Februari 2008. Di AD-ART partai yang terpublikasikan pun sudah dicantumkan bagaimana proses naik tingkat keanggotaan melalui pendidikan dan pembinaan," lanjut kang Soenman.

Kang Soenman menambahkan, anggota MS terpilih akan mengemban amanah yang tidak ringan. Selain berwenang mengubah dan menetapkan AD-ART, anggota MS juga berwenang menetapkan falsafah dasar dan platform pembangunan partai.

"Anggota MS juga wajib memegang teguh sumpah setia untuk mengabdi kepada agama dan bangsa," tambah Ketua Fraksi PKS MPR RI ini.

Terkait keterwakilan perempuan dalam Pemira MS PKS, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V ini menegaskan, bahwa panitia tidak membatasi siapapun Anggota Ahli untuk berpartisipasi. Pemenuhan 30 persen anggota perempuan, menurutnya, tergantung pada pemilih dalam Pemira mendatang. 

"Partisipasi perempuan dalam Pemira MS sangat terbuka, meski tetap tergantung persebaran suara dan para pemilih. Andai dari hasil Pemira belum terpenuhi 30 persen, maka masih terbuka kemungkinan penambahan anggota dari hasil musyawarah Majelis Syuro," ujarnya.

Lebih lanjut Kang Soenman menambahkan, pemilihan anggota MS dalam PKS dapat dibilang berbeda dengan partai politik lainnya. Kondisi ini pula yang menjadikan isu perpecahan dalam suksesi kepemimpinan PKS jarang terdengar. Menurutnya, Pemira PKS dilangsungkan secara terbuka, objektif, dan mendahulukan musyawarah mufakat.

"Di PKS, amanah ini sebagai bentuk ibadah, mengabdi kepada agama dan bangsa untuk meraih ridha Allah SWT. Sehingga tidak dipenuhi dengan ambisi perseorangan. Selain itu, penyelenggaraan Pemira ini pun kami publikasikan ke masyarakat. Sifatnya terbuka, semua orang tahu karena diekspos di media. Meskipun berpartisipasi dalam Pemira merupakan hak anggota, namun muatannya wajib memilih dan tidak boleh abstain," jelasnya.

Seluruh kader PKS, masih kata Kang Soenman, diharapkan ikut menjaga ketertiban serta menyukseskan penyelenggaraan Pemira MS. yang hasilnya akan diumumkan pada 24 April 2015. Soemandjaya juga mengingatkan, dalam Pemira tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Kader hanya boleh menyebarkan ke khalayak luas bahwa PKS menyelenggarakan Pemira Anggota Majelis Syura periode 2015-2020. 

"Kami mohon doa restu seluruh elemen bangsa agar pelaksanaan Pemira dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan selalu siap membawa kebaikan bagi Indonesia," pungkasnya.

Perlu diketahui, BPPR merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Anggota MS PKS untuk mengadakan penyaringan anggota baru melalui Pemira yang diselenggarakan serentak oleh pengurus PKS se-Indonesia, pada Ahad 29 Maret 2015 mendatang.

Pemira, Tradisi Demokrasi A la PKS

JAKARTA (30/3) – Penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) Anggota Majelis Syura (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Masa Khidmah 2015-2020 berjalan baik dan lancar. Sebagian besar kader PKS di Indonesia yang memiliki hak suara mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing wilayahnya, sedangkan pemilih di luar negeri memanfaatkan aplikasi online yang telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Raya (BPPR) Anggota MS PKS 2015-2020 Sunmanjaya Rukmandis saat dihubungi melalui telepon, Senin (30/3). Legislator yang akrab disapa Kang Sunman tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh panitia dan pemilih yang telah berpartisipasi dalam Pemira PKS serentak di 34 provinsi se-Indonesia dan 22 negara, Ahad (29/3).

"Alhamdulillah, dari kabar yang saya terima dari panitia di berbagai wilayah, Pemira berjalan baik. Ketika hari H saya melaksanakan supervisi dan menyaksikan langsung pelaksanaan Pemira di dua tempat, yaitu TPS Banda Aceh dan TPS Aceh Besar dan Sabang. Alhamdulillah semua berjalan baik," ungkapnya.

Kang Sunman menjelaskan Pemira diselenggarakan dalam upaya kontribusi PKS membangun sistem demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Suksesi kepemimpinan melibatkan seluruh kader yang sesuai ketetapan partai telah memiliki hak suara, yaitu Anggota Madya, Anggota Dewasa, dan Anggota Ahli. Masing-masing jenjang memiliki nilai suara berbeda, karena hasil Pemira menentukan komposisi anggota dari lembaga tertinggi partai, yang akan mengemban amanah strategis.

"PKS memiliki cara sendiri, tidak menggunakan doktrin 'One Man, One Vote, One Value.' Tapi pemilih pun dibedakan berdasarkan keanggotaan, yang kemudian membedakan kertas suaranya. 1 orang Anggota Madya memiliki nilai 1 suara. 1 orang Anggota Dewasa memiliki nilai 2 suara. Sedangkan 1 orang Anggota Ahli memiliki nilai 3 suara," jelas Kang Sunman.

Ketua Fraksi PKS di MPR RI ini menambahkan dari kalkulasi peraihan suara, BPPR akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan calon-calon terpilih sebagai Anggota MS. Musyawarah untuk mufakat tetap diperlukan mengingat diperlukannya berbagai pertimbangan agar  menghasilkan pemimpin terpilih yang kompeten dan berkualitas.

"Misalnya, apabila seorang calon meraih suara dari 3 Anggota Madya, sedangkan calon lain meraih 1 suara Anggota Ahli, hal ini akan menjadi pertimbangan BPPR dalam pleno. Termasuk evaluasi dari pelaksanaan Pemira, seperti jumlah kehadiran, berapa suara yang sah dan tidak, juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Insya Allah pleno diagendakan 8 April 2015. Karena menunggu hasl perhitungan lokal dari kabupaten/kota disampaikan ke provinsi, baru dari provinsi ke pusat," paparnya.

Kang Sunman pun berharap dari pelaksanaan Pemira MS PKS 2015, baik kader, simpatisan, maupun publik eksternal dapat mengambil pelajaran penting tentang pelaksanaan demokrasi yang sehat. Sebagai salah satu komponen penting penyelenggaraan pemerintahan, partai-partai politik di Indonesia perlu memiliki mekanisme pemilihan pemimpin yang lebih modern.

"Suatu tradisi demokrasi bagi PKS bahwa dalam memilih pemimpin tidak melihat dirinya sendiri. Tetapi justru melihat kelebihan orang lain yang sekiranya bisa membawa kontribusi lebih untuk partai. Tentu, dengan senang hati PKS menerima secara terbuka berbagai penilaian, masukan, dan saran dari masyarakat tentang pelaksanaan Pemira. Semoga Pemira 2015 menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang dapat membawa partai ini semakin berkontribusi membangun bangsa," pungkasnya.