Kamis, 28 Mei 2015

Politisi PKS Dorong Terbentuknya Pansus Beras Plastik

JAKARTA (26/5) – Setelah ditemukan di Kabupaten Bekasi, beras plastik kembali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat, Ahad (24/5) lalu. Bahkan, satu keluarga mengalami keracunan akibat mengonsumsi beras plastik. Menyikapi hal itu, Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Andi Akmal Pasluddin, mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tentang beredarnya beras plastik.

"Karena hal ini bukan hal sederhana yang dibayangkan orang. Ini kita dorong supaya hal tersebut menjadi kepedulian semua pihak, Komisi III dengan hukumnya, Komisi VI dengan perdagangannya, sehinga tidak hanya menjadi kepedulian Komisi IV," kata Andi Akmal, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (26/5).

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, seperti ada sebuah design besar yang berbahaya bagi ketahanan pangan.

"Secara ekonomi beras plastik ini harusnya lebih mahal dari beras biasa. Tapi di lapangan ternyata lebih murah. Oleh karena itu, saya kira kepentingannya bukan sekedar kepentingan bisnis, tapi juga ada kepentingan lain yang bisa merusak ketahanan pangan dan merusak kondisi ketenteraman masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya beras plastik. Pertama, lanjut Andi Akmal, bisa dikarenakan adanya mafia yang menginginkan agar Pemerintah melakukan impor beras. Kedua, adanya upaya-upaya politik untuk membuat kegaduhan, sehingga masalah-masalah besar dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak terangkat.

"Sehingga masyarakat disibukkan dengan isu-isu yang sengaja diciptakan," imbuhnya.

Lebih lanjut Andi Akmal mengemukakan, Komisi IV juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan masalah beras plastik. 

"Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut," pungkasnya.

Sumber Foto: Istimewa

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

PKS Minta TNI tak Menanggapi Tantangan Perang OPM

JAKARTA (25/5) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta TNI jangan terpancing provokasi gerakan kriminal bersenjata maupun gerakan separatis yang menantang berperang.

"TNI harus tetap low profile dengan mengedepankan 'smart power' melalui optimalisasi operasi intelijen bekerja sama dengan institusi lain," katanya di Jakarta, Senin (25/5).

Mahfudz menjelaskan di Bamiki kawasan yang semakin rentan dalam konflik politik dan militer harus diperhatikan serius oleh pemerintah Indonesia. Dia menilai gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) menginginkan Pemerintah Indonesia bereaksi menggunakan hard power.

"Gerakan separatis seperti OPM memang ingin pemerintah bereaksi dengan 'hard-power' karena mereka akan ambil keuntungan banyak," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan masalah di Papua tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kepentingan aktor-aktor luar negeri. Karena itu dia meminta Pemerintah Indonesia dan TNI tidak terpancing provokasi tersebut.

Sebelumnya kelompok separatis OPM pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo menebarkan ancaman melancarkan perang terbuka terhadap TNI, Polri, dan masyarakat non-Papua.

Perang terbuka itu, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog dan menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar. Menurut dia untuk mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Makna Kebangkitan Nasional Lebih dari Sekedar Nostalgia

JAKARTA (20/5) - Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai secara konstruktif, jangan sekedar nostalgia, apalagi menghadirkan perilaku destruktif. Oleh karena, tanggal 20 Mei merupakan sebuah hari yang monumental dan fenomenal. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan hal ini di Ruang Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

"Kita bantu bangsa untuk memahami esensi dan merealisasikan tujuan-tujuan dari Kebangkitan Nasional. Hal ini sangat penting apabila masing-masing dari kita berdaya juang untuk berperilaku kritis serta menghadirkan solusi konstruktif. Inilah bagian terpenting yang perlu dikomunikasikan melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional," kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan, saat ini konflik banyak bermunculan di berbagai bidang, mulai di dalam partai politik, antarwarga, hingga antarprofesi. Konflik-konflik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebangkitan nasional serta Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.

"Segala upaya memecah belah bangsa melalui jalur hukum, politik, antarpartai, maupun kekuatan publik, bertentangan dengan prinsip kebangkitan nasional. Upaya negatif ini harus dihindari, karena kebangkitan nasional hanya akan sukses ketika bangsa betul-betul bersatu dalam cinta, demi menghadirkan Indonesia yang lebih baik," jelasnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2000-2004 tersebut memaparkan saat ini partainya terus berusaha meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Salah satunya melalui pimpinan-pimpinan di lembaga formal, yaitu menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

"Di dalam Empat Pilar MPR terdapat Pancasila dan UUD NRI 1945. Di Pancasila ada prinsip Persatuan Indonesia, sedangkan di dalam UUD, ada prinsip tentang NKRI. Apabila kita terus mengawal dan memperjuangkan empat pilar, maka sesungguhnya kita sedang memberikan bingkai yang sangat kuat untuk menjaga bangsa ini tetap bersatu. Insya Allah produk-produk hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kesatuan Indonesia akan bisa kita koreksi," paparnya.

Hidayat berharap melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2015, seluruh komponen bangsa menjaga keutuhan cinta terhadap Indonesia, serta tetap berorientasi mengedepankan politik yang menghadirkan ukhuwah (persaudaraan).

"Mari, kita bangkit hadirkan politik yang ta'awun (saling tolong menolong). Keberadaan kita di KMP (Koalisi Merah Putih) pun untuk memaksimalkan peran menghadirkan persatuan dan cinta Indonesia yang lebih kuat," tutupnya.

Sabtu, 16 Mei 2015

Memaknai Isra Mi’raj dengan Semangat Persatuan

JAKARTA (16/5) – Banyak pelajaran yang dapat diambil oleh umat Muslim di Indonesia dari peristiwa Isra Mi'raj, terutama masalah persatuan. Anggota Komisi I DPR-RI Ahmad Zainuddin mengungkapkan hal ini di sela kegiatan resesnya, bilangan Kramat Jati, Sabtu (16/5).

"Umat Muslim di Indonesia harus mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj itu, terutama masalah persatuan. Ternyata dalam sejarah Isra Mi'raj itu nabi-nabi yang berjumpa Rasulullah ketika pada peristiwa Mi'raj semuanya punya sikap yang sama, memiliki kesamaan, dan keterkaitan antara satu sama lain" terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Seperti dijelaskan dalam Hadist Riwayat Muslim No. 168, lanjut Zainuddin, dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu di setiap langitnya. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam, dan bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh.

"Pertemuan Rasulullah SAW dengan para Nabi menunjukan bahwa Nabi-Nabi Allah SWT itu satu kesatuan. Para Nabi membawa nilai yang sama dan berasal dari garis keturunan yang sama pula, yaitu Nabi Adam," lanjut Ketua Bidang Pembangunan Umat, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS ini.

Oleh karenanya, lanjut Zainuddin, bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang agama  yang berbeda tetap harus menjaga semangat persatuan bangsa dan saling menghormati.

"Semangat persatuan bahwa kita sama, bahwa kita semua anak Nabi Adam itu harus ada dalam diri bangsa Indonesia, terutama bagi umat Islam. Tidak boleh umat Islam ini terpecah-pecah karena masalah mashab. Mereka harus bersatu, bersama untuk menegakan nilai Islam baik di kehidupan pribadi atau kehidupan bermasyarakat," papar Zainuddin.

Selain itu Zainuddin juga berharap agar peringatan Isra Mi'raj ini bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kekuatan spiritualitas umat Islam. Sebab, lanjutnya, kejadian yang ada dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak yang tidak dapat dilihat secara fisik.

"Perjalanan Isra dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu banyak hal-hal yang sebenernya metafisik. Banyak hal yang gaib, namun itu benar adanya, Jadi bagi kita tentu Isra Mi'raj ini jadi motivasi untuk memperkuat dan memperkokoh basis spiritual kita. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada hal yang gaib, bahwa hal itu ada dan kehidupan itu tidak semua yang nyata yang hanya bisa dilihat mata kepala," tambah Zainuddin.

Sementara untuk peringatan Isra Mi'raj ini Zainuddin menjelaskan bahwa DPP PKS menyerahkan kepada masing-masing Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk membuatnya bersama masyarakat.

"Bentuknya macam-macam, ada yang berkumpul antar anak-anak di sekolah dengan orang tuanya. Ada juga yang bergabung dengan panitia Hari Besar Islam di daerah-daerahnya," pungkas Zainuddin.

Senin, 04 Mei 2015

JALAN SEHAT BERSAMA KELUARGA

Sampit, Kemeriahan Milad PKS Ke-17 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilakukan dengan acara puncaknya yaitu jalan sehat bersama keluarga pada hari minggu (3/4) kemarin. Kegiatan ini adalah rangkaian beberapa kegiatan perlombaan yang telah dilakukan sebelumnya seperti lomba futsal, lomba tahfidz Al Qur'an, dan beberapa lomba lainnya.
Selain di hadiri berbagi keluarga dari masing-masing peserta, Jalan sehat tersebut juga disiapkan berbagai hadiah seperti kulkas, mesin cuci,  sepeda, televisi, kompor gas, kipas angin, dan lain-lain. Acara puncak milad ini di hadiri oleh Sekum DPW PKS, Heru Hidayat, Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur , Ketua DPD PKS Kotim, Aleg PKS Kotim, dan Jajaran Pengurus DPD, DPC se-Kotawaringin Timur.
Kegiatan jalan sehat bersama keluarga ini menjadi khas karena hampir semua peserta mengajak anggota keluarga untuk bersama berjalan, menikmati kebersamaan dan menjadi sarana olahraga pagi. Ketua DPD PKS Kotim, Budi Sulistiono, S.Pd menyampaikan bahwa "Kegiatan ini dilakukan untuk memeriahkan milad PKS ke-17 dan menumbuhkan soliditas kader serta simpatisan yang selama ini telah bekerja dan berbuat untuk kemajuan PKS dan Daerah Kabupaten Kotim". Hal yang sama di sampaikan oleh Sekretaris DPD PKS Kotim, Agus Sugianto "Jalan sehat bersama keluarga ini kami harap menjadi inspirasi bagi siapapun agar tetap menjaga keutuhan keluarga dalam berbagi kegiatan bersama sehingga peran keluarga itu menjadi sangat penting bagi masa depan daerah dan bangsa Indonesia" demikian ungkapnya.

Sabtu, 02 Mei 2015

Indonesia Butuh Kader Bangsa yang Bertanggungjawab

JAKARTA (2/5) – Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) DPP PKS Surahman Hidayat menilai Indonesia membutuhkan kader-kader bangsa yang bertanggung jawab, bisa mengelola diri, lingkungan, dan negerinya. Karena menurutnya, tanggal 2 Mei bukan semata-mata peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 2 Mei merupakan momen mengingat dan memahami kembali makna pendidikan bagi bangsa, tidak hanya dari segi tataran umum, tetapi lebih dalam dan kualitatif, yaitu kekaderan.

Surahman menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Sabtu (2/5). Ia mengatakan hasil pendidikan kekaderan dapat dilihat dari kemunculan tokoh-tokoh nasional di setiap dekade. Tokoh-tokoh itu lahir tidak hanya berbasis keterampilan keras (hard skills) seperti ilmu atau keahlian tertentu, tetapi juga keterampilan lunak (soft skills) berupa karakter dan kepribadian yang tangguh.

"Keterampilan lunak dapat mengendalikan diri seseorang saat bertindak atau mengambil keputusan. Ini perlu ditekankan. Apalagi di akhir tahun 2015 Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masing-masing negara ASEAN akan berusaha menawarkan konsep pendidikannya. Indonesia pun harus siap berbaur, tetapi tidak harus melebur. Nah, disinilah karakter tangguh dibutuhkan agar kita bisa memegang teguh akar budaya, nilai, dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia," kata Surahman.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menyoroti pentingnya pembinaan karakter karena pendidikan tidak sekedar memberi ilmu atau keterampilan. Menurutnya, pendidikan ialah tentang kebermanfaatan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga, apapun ilmu yang dipelajari, bila tidak memberi manfaat dapat berbalik arah, bahkan membawa kerugian.

"Pendidikan nasional itu bagaikan sebuah bangunan besar yang sudah ada sejak dahulu. Tentu kita melanjutkan, mana yang perlu ditambah atau justru ditambal agar menjadi bangunan kokoh, megah, dan siap menampung siapa saja yang membutuhkan keteduhan serta perlindungan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan nasional diperlukan evaluasi menyeluruh dari waktu ke waktu. Agar perjalanan itu bisa lurus menuju cita-cita sebagaimana tujuan nasional," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI yang bekerja dalam ruang lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan tersebut menilai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sudah cukup baik. Ia berharap pemerintah dapat memanifestasikan prinsip-prinsip UU Sisdiknas kedalam berbagai program yang tepat sasaran.

"Tujuan pendidikan itu kan melahirkan suatu potensi yang baik. Tinggal bagaimana potensi baik ini dipupuk, sedangkan potensi-potensi negatif diminimalisasi. Karena memang manusia dasarnya begitu, punya pilihan mengembangkan potensi di dua arah, baik atau buruk. Sedangkan saat ini banyak kita lihat anak-anak sekolah juga mahasiswa memiliki cukup waktu untuk hura-hura. Padahal, waktu-waktu tersebut bisa untuk menggali bakat masing-masing, kemudian berkompetisi menghasilkan karya atau penemuan baru," lanjutnya.

Bangsa Indonesia, tambah Surahman, harus semakin yakin bahwa pendidikan dapat menjadikan manusia lebih dewasa, manusiawi, dan beradab. Hasil pendidikan berkualitas dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor ekonomi, politik, maupun budaya. Namun apabila esensi pendidikan ini tidak diyakini secara tepat, Surahman menyebut masyarakat hanya akan menjadi alat pihak-pihak tertentu.

"Misalnya ketika masa pemilihan umum (pemilu) masyarakat suatu wilayah dimanfaatkan untuk menarik suara, setelah itu dibuang saja. Kemudian muncul penyesalan karena salah pilih atau merasa kebijakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini tentu sangat merugikan bila terus terjadi. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa pendidikan memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan pendidikan," pungkasnya.