Senin, 31 Agustus 2015

Presiden PKS akan Soroti Permasalahan Bangsa di Munas

JAKARTA (31/8) – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-4 bukan saja membahas  internal partai, namun dalam Munas tersebut juga akan diagendakan pembahasan tentang permasalahan bangsa dari segi politik, ekonomi, dan sosial.

"PKS berkiprah untuk ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Munas nanti akan menghasilkan Amanat Munas, berupa kebijakan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan bermartabat," ujar Ketua Panitia Pengarah Munas ke-4 PKS, Dr Suswono di Jakarta, Senin (31/8).

Amanat Munas ini, ujar Suswono, akan dituangkan dalam pidato politik yang akan disampaikan Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Suswono juga menjelaskan, sebelum Munas pada tanggal 14-15 September mendatang, terlebih dahulu akan digelar Sidang Majelis Syuro kedua pada tanggal 12-13 September.

"Hasil rapat Majelis Syuro tersebut menghasilkan visi, misi, dan arah kebijakan yang akan disosialisasikan di Munas ke-4 PKS," lanjut Suswono.

Mantan Menteri Pertanian ini menjelaskan Amanat Munas ke-4 PKS akan diturunkan dalam program kerja Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS hingga daerah.

"Seusai pidato Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS, akan diadakan dialog dengan para pengurus di wilayah dan daerah yang kita harapkan dapat menjawab persoalan bangsa," jelasnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Taufik Ridlo membenarkan masalah-masalah bangsa juga akan dibahas, namun tetap berfokus pada perumusan Amanat Munas.

"Masalah-masalah bangsa dibahas dalam Munas, tetapi bahasan-bahasan khusus tidak akan terlalu menjadi fokus. Kami fokusnya dalam Amanat Munas," tutup Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS tersebut.  

Filosofi Padi, Makna Logo Munas ke-4 PKS

Jakarta (31/8) - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridlo mengemukakan makna logo Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 PKS yang diinspirasi dari filosofi padi.

"Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Simbol ini menunjukkan kerendahan hati, dengan kerendahan hati itu kita berkhidmat untuk rakyat," kata Taufik di Jakarta, Senin (31/8).

Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS ini mengemukakan Panitia mengadakan sayembara  untuk memilih logo Munas ke- 4 PKS. "Kita ingin libatkan kader, simpatisan dan masyarakat menyukseskan Munas ke-4 PKS," ujar dia.

Dari sekian banyak karya yang masuk ke meja panitia, kata Taufik, akhirnya dipilihlah logo dengan simbol padi ini. "Kreasi dari kader ada tiga puluhan dan dipilih logo padi ini," kata Taufik.

PKS akan menggelar Munas ke-4 pada 14-15 September 2015 di Depok, Jawa Barat. Salah satu agenda penting Munas ke-4 PKS adalah pengukuhan struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS masa bakti 2015-2020.

Kamis, 27 Agustus 2015

Pelayanan Terbaik, Makna Tema Munas ke-4 PKS

JAKARTA (27/8) - Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diselenggarakan pada 14 dan 15 September 2015, mengangkat tema "Berkhidmat untuk Rakyat."

Tema tersebut mengandung filosofi spirit dan bagian yang tak terpisahkan dari PKS untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Mengapa yang kita tonjolkan ini berkhidmat? Karena kami ingin memberikan pelayanan yang tulus supaya keberadaan PKS dapat dirasakan oleh rakyat," kata Ketua Panitia Pengarah Munas ke-4 PKS, DR Suswono di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Kamis (27/8).

Suswono menjelaskan tema Munas juga merupakan penjabaran dari visi pengurus PKS periode 2015-2020, yaitu menjadi partai dakwah yang kokoh serta berkhidmat untuk rakyat, bangsa, dan negara.

"Di dalam Munas tidak hanya pengukuhan pengurus baru, tetapi juga sosialisasi visi, misi, serta rencana strategis partai. Dari situlah kami fokuskan pada berkhidmat untuk rakyat sebagai tema Munas kali ini," jelasnya.

Senada dengan Suswono, Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS Taufik Ridlo mengungkapkan setelah sekian lama berkiprah, PKS ingin meningkatkan pelayanan kepada rakyat Indonesia.

"Kiprah PKS dalam melayani masyarakat masih banyak kekurangan. Kami juga merasa belum maksimal dan ingin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKS itu menegaskan tema Munas ke-4 akan menjadi ruh bagi kerja-kerja PKS ke depan.

"Tema ini akan diinternalisasikan dalam program kerja ke depan yang sedang dirumuskan," pungkasnya.

PKS Gelar Munas ke-4 September 2015

JAKARTA (26/8) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 pada 14 dan 15 September 2015 di Depok Jawa Barat. Munas PKS kali ini mengangkat tema "Berkhidmat untuk Rakyat".

Ketua Penyelenggara Munas ke-4 PKS Taufik Ridlo menyampaikan hal ini di sela-sela Seminar Kebangsaan 'Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka', yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

"Munas akan membahas hasil dari sidang Majelis Syuro yang diselenggarakan dua hari sebelumnya, yaitu 12-13 September 2015," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS ini.

Salah satu pembahasan Munas adalah melengkapi struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS masa khidmat 2015-2020.

Taufik Ridlo menyatakan ada sekitar 1100 orang kader PKS dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam Munas.

"Peserta Munas sesuai AD/ART partai, antara lain dari unsur Anggota Majelis Syuro (MS), unsur Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), unsur Dewan Syariah Pusat (DSP), unsur Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta Dewan Pengurus Daerah (DPD)," jelasnya.

Sedangkan perwakilan dari Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS di luar negeri, lanjut Taufik Ridlo, juga turut hadir dalam Munas kali ini.

"Ada sekitar 20-25 orang perwakilan PIP PKS dari luar negeri juga akan hadir dalam Munas," ujar dia.

Munas ke-4 PKS juga akan menyajikan 'Syukuran Rakyat' yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, kader, dan simpatisan PKS. Syukuran rakyat akan menampilkan berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang dapat dinikmati warga.

Rabu, 26 Agustus 2015

Hidayat Nur Wahid: Pemerintah Harus Adil Terhadap Madrasah

JAKARTA (24/8) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah adil dalam merumuskan anggaran untuk madrasah. Hidayat menyampaikan hal ini di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jendral (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama (Kemenag) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

"Kami menuntut keadilan anggaran karena undang-undang tidak membeda-bedakan. UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hidayat menjelaskan negara di dalam Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen ke IV, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Negara dalam hal ini tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

Menurut Hidayat, selama ini kinerja Dirjen Pendis Kemenag masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)–nya. Ia memberikan contoh anggaran untuk satu universitas negeri seperti Universitas Indonesia (UI) sama dengan anggaran untuk 14 Universitas Islam Negeri (UIN).

"Kinerja Dirjen Pendis memang layak untuk dikritisi. Anggaran untuk madrasah dan perguruan tinggi agama jauh di bawah perguruan tinggi umum dan sekolah-sekolah umum," ujar Hidayat.

Legislator dari Dapil Jakarta II yang meliputi luar negeri, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan ini memberikan dukungan terhadap Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI). Hidayat melihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) begitu berdaya memperjuangkan nasib guru-guru, tentu saja hal ini bisa dilakukan PGMI.

"Pemerintah melalui Kemenag perlu mendukung PGMI agar nantinya guru-guru madrasah bisa terpenuhi hak-haknya dan meningkat kualitasnya," pungkas Hidayat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Sabtu, 22 Agustus 2015

Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 2 Habis

Keenam, alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun meningkat Rp23 triliun harus konsekuen dalam eksekusinya, jangan lagi ada serapan rendah karena berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi.

"Pemerintah juga jangan hanya fokus pada pendanaan proyek-proyek besar tapi termasuk proyek bersifat masif dan padat karya agar lebih langsung dirasakan rakyat dampaknya," ujar Jazuli.

Ketujuh, anggaran kesehatan Rp106 triliun (5% dari belanja negara) telah memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu pemerintah harus tingkatkan layanan dan infrastruktur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk saat ini.

Kedelapan, transfer daerah naik menjadi Rp782 triliun, bahkan lebih tinggi dari belanja K/L. Pemerintah harus awasi dan dampingi agar efektif serapannya untuk percepatan pembangunan daerah, jangan hanya diparkir di bank-bank daerah.

Kesembilan, dana desa juga alami peningkatan menjadi Rp46,98 triliun (6% dari target 10 persen). Ke depan perlu ditingkatkan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (10%) seiring dengan kesiapan dan kehandalan aparatur desa untuk mengelolanya bagi percepatan pembangunan desa.

"Dana desa harus jadi berkah bagi desa jangan sampai jadi petaka dan sumber korupsi/penyelewengan baru," tambah Jazuli.

Kesepuluh, alokasi subsidi nonenergi melalui bantuan-bantuan sosial nilainya Rp80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, jangan sampai melenceng dari sasaran apalagi diselewengkan.

"Fraksi PKS akan serius mengawal RAPBN 2016 hingga disahkan nanti agar optimal berpihak pada rakyat yakni dalam meringankan kesulitan ekonomi dan (pada saat yang sama) meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkas politisi PKS asal Banten itu.

Sebelumnya: Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 1

Sumber: humas Fraksi PKS DPR RI

Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 1

JAKARTA (20/8) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI telah menyampaikan pandangannya atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 yang lalu, pada Sidang Paripurna DPR, Kamis (20/8).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, ada sejumlah materi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang harus dikritisi maupun diapresiasi secara objektif dan proporsional oleh FPKS. 

Pertama, papar Jazuli, angka pertumbuhan yang ditetapkan 5,5% sesungguhnya menyelisihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 yang sebesar 6-7%. Meski lebih kecil angka tersebut sulit dicapai tanpa kerja keras pemerintah.

Kedua, Fraksi PKS menilai potensi ekonomi masih mungkin tumbuh lebih tinggi dan berkualitas. Sayangnya pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural ekonomi.

Ketiga, jargon trisakti terkait kemandirian ekonomi harus diakui masih sebatas retorika. Bagaimana roadmap-nya, apa basis industri yang kuat untuk dikembangkan belum nampak jelas. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita sulit menjadi bangsa produsen.

"Usul Fraksi PKS, hasil pertanian dan kelautan menjadi basis industri yang kita perkokoh, dan untuk itu perlu dukungan infrastruktur, regulasi, serta kebijakan yang berpihak," ujar Jazuli. 

Keempat, lanjut Jazuli, pemerintah dan otoritas keuangan harus sinergis antisipasi dampak pelemahan rupiah yang sekarang sudah bertengger di angka Rp13.400 per dollar. Sebagai nahkoda pemerintah harus jelaskan paket kebijakan yang efektif dan eksesif untuk mengatasi dampaknya bagi pelemahan daya beli rakyat.

Kelima, pemerintah menetapkan target pendapatan negara Rp1.848 triliun dimana dari sumber perpajakan sebesar Rp1.565 triliun (naik 5,1%). Pemerintah perlu efektifkan pencapaiannya karena selama ini selalu tidak tercapai meski nilai target itu sesungguhnya juga jauh dari optimal. 

"Tax ratio selama beberapa tahun yang stagnan dan cenderung menurun harus ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih sangat mungkin ditingkatkan," imbuh Jazuli.

Selanjutnya: Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 2 Habis 

 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Munculnya Simbol Palu-Arit Diduga Terkait Niat Pemerintah Maafkan PKI

JAKARTA (21/8) - Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Ahmad Zainuddin menduga ada keterkaitan kemunculan simbol-simbol PKI saat perayaan kemerdekaan RI di beberapa wilayah beberapa waktu lalu dengan rencana pemerintah memberikan maaf kepada keluarga eks PKI.

"Saya menduga ini berkaitan. Dalam pidato kemerdekaan RI, Presiden menyinggung hal pemaafan itu. Saat bersamaan, di lapangan muncul banyak simbol PKI. Ada apa ini?" ujar Zainuddin di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Menurut Zainuddin, tidak mungkin rakyat tahu jika presiden akan menyinggung pemaafan bagi PKI dalam pidatonya. Lantas mereka berinisiatif memasang simbol-simbol PKI.

Anggota pengawas intelijen Komisi I DPR RI ini menduga, ada upaya sistematik untuk memunculkan simbol-simbol PKI serentak bersamaan pada hari ketika presiden pidato kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus lalu. Pesannya, pemerintah harus meminta maaf kepada keluarga eks PKI, karena kenyataannya masyarakat sudah tidak lagi resisten terhadap PKI.

"Simbol-simbol PKI itu justru muncul dalam karnaval rakyat di hari kemerdekaan. Begitu pesan yang ingin dibangun. Ini bahaya. Namanya perang pemikiran, ideologi dibolak-balik. Seolah PKI bukan lagi ancaman," jelas Zainuddin.

Padahal menurutnya, korban pemberontakan PKI banyak dari kalangan TNI, ulama, dan rakyat sipil. Pemberontakan tahun 1965 bukan yang pertama, tapi tahun 1948 PKI sudah melakukan pelanggaran HAM yang sama.

Politisi PKS ini menegaskan, pemerintah lebih baik berfikir untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lesu, menguatkan lagi rupiah yang kian terpuruk, dan mengatasi kelangkaan sejumlah bahan pangan daripada sibuk merencanakan memberi atau meminta maaf kepada eks PKI.

"Saya dukung Menhan Pak Ryamizard, buat apa minta maaf atau memafkan PKI. Pemberontakan tahun 1965 jelas oleh PKI. Mereka yang pecah bangsa ini dan melanggar HAM," tegasnya.

Pembunuhan massal yang terjadi sekitar tahun 1965 merupakan salah satu dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang penyelesaiannya diprioritaskan pemerintah. Rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan RI, Jumat 17 Agustus 2015 lalu. 

Kasus ini akan segera diselesaikan pemerintah dengan mekanisme rekonsiliasi melalui tim khusus, dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Luhut Pandjaitan, serta beranggotakan sejumlah lembaga terkait seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Sohibul Iman: Parpol Berfungsi Dengan Baik, Indonesia Jadi Hebat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam pidato politiknya dihadapan empat ribuan kader inti Kabupaten Bogor (22/8)  di Ciawi mengingatkan agar kader dan segenap anak bangsa kembali menengok minimal 4 fungsi Partai Politik. Jika Partai menjalankan fungsinya dengan baik insya Allah Indonesia akan menjadi negara hebat.

Kang Iman (panggilan akrab Mohamad Sohibul Iman) menjelaskan diantara sejumlah fungsi partai, empat diantaranya adalah : Pertama, fungsi agregasi ideologi.
Bahwa kehadiran partai politik tidak bisa lepas dari ideologi yang dibawa nya. Berbagai pemikiran yang ada dalam partai politik dirumuskan dalam satu ideologi yang utuh. Ideologi partai itulah yang dipegang teguh dan menjadi orientasi seluruh aktivisnya. Partai ini hadir karena membawa ideologi besar yang sudah jelas. 

Partai sebagai institusi politik yang lahir dari rahim republik ini tidak menafikan ideologi bangsa besar ini yaitu Pancasila. Bahwa seluruh partai harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini dan menjadikanya sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS memiliki ideologi partai yang jelas dengan basis Islam yang jelas untuk memberi manfaat bagi seluruh anak bangsa, dalam literatur politik islam disebut rahmatam lil 'alamiin (menjadi rahmat bagi seluruh alam).Semua partai akan memperjuangkan ideologinya yang tidak bertentangan dengan Pancasila. " Dengan menjalankan dan mewujudkan ideologi bangsa dan partai ini, insya Allah kita bisa menjadi kontributor bagi perbaikan bangsa ini" demikian kang Iman disela sela menjawab pertanyaan wartawan.

Kedua, fungsi pendidikan politik. Fungsi ini meniscayakan bahwa partai politik harus mampu menjadikan dirinya sebagai agen penting untuk mendidik warga negara menjadi baik. Ada semacam pendidikan kewarganegaraan untuk turut menjadikan warga negara menjadi baik. Bayangkan jika partai menjalankan fungsi ini maka kedepan Indonesia menjadi bangsa yang civilized.

Ketiga,fungsi advokasi kepentingan rakyat. Fungsi ini meniscayakan bahwa Partai politik harus mendengar aspirasi rakyat dan memperjuangkanya. "Nahnu min hum, nahnu ma'ahum wa nahnu lahum, kami dari mereka (rakyat), kami bersama mereka (rakyat) dan kami bekerja untuk mereka (rakyat) " demikian kang Iman menegaskan pentingnya berjuang bersama rakyat. Jika Partai ini menjalankan fungsi ini maka keberadaan partai akan dengan mudah diterima rakyat dan didukungnya.

Keempat, fungsi candradimuka pemimpin bangsa. Pada fungsi ini maka dalam partai politiklah disiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Dalam partai politiklah dilahirkan pemimpin unggul dari tingkat lokal, nasional maupun pemimpin dunia, sehingga negeri ini sesungguhnya tidak akan kekurangan stok pemimpin. "Partai di Rusia dan Tiongkok jauh-jauh hari sudah menyiapkan pengganti pemimpin mereka secara sistemik, kita harusnya jauh lebih bisa" ujar kang Iman.

"Dapat dibayangkan jika partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya dengan benar minimal empat fungsi tersebut, maka Indonesia bisa menjadi negara hebat, dan PKS sejatinya harus siap menjalankan empat fungsi tersebut dengan benar" demikian kang Iman.

Rabu, 19 Agustus 2015

Kader Pedalaman Kalteng : Kami Sangat Bangga Estafet Kepemimpinan PKS

Palangka Raya, Rabu (20/8) Pergantian Kepemimpinan Presiden PKS saat ini mendapat apresiasi dari kader PKS Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, S.Hut, M.IKom. Menurut Sirajul yang juga anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dua periode ini menyampaikan bahwa "kami sangat bangga bahwa estafet kepemimpinan di PKS sangatlah baik, dan ini menunjukan bahwa PKS memiliki kaderisasi yang terus tumbuh dan terus bertambah".
Oleh karena itu optimisme perubahan ke arah yang lebih baik bisa di rasakan oleh semua kader di daerah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan Presiden sebelumnya telah memberikan banyak pelajaran bagi para kader di tengah badai dan juga persaingan yang sangat ketat menghadapi pemilu 2014 kemarin dengan peningkatan suara dari 2009 yang lalu ungkap kader asli Dayak ini. Namun demikian upaya optimisme Presiden yang baru Ust. H. M. Sohibul Iman, Ph.D mampu memberikan semangat para kader dan simpatisan PKS di seluruh tanah air untuk bisa berperan lebih besar sehingga pada tahun 2019 PKS akan menjadi pemenang pemilu.

Meriahnya Perayaan HUT RI di DPP PKS

Jakarta (17/8) – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat rangkai acara. Sejak pagi kantor DPP PKS telah ramai dipadati ratusan kader dan warga sekitar yang akan memeriahkan rangkaian acara tersebut.

Acara dibuka dengan pelaksanaan upacara bendera yang diinspekturi langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Dalam amanahnya, Sohibul Iman berpesan agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ini bukan sekedar seremonial belaka namun dijadikan ajang untuk mengenang jasa pahlawan dan membalasnya dengan rasa memiliki dan kebersamaan yang tinggi atas bangsa ini.

Selepas upacara bendera, sebagai wujud terima kasih atas jasa para pahlawan, Shohibul Iman mempersilahkan para veteran yang diundang hadir untuk naik ke atas panggung. Bersama para veteran, Sohibul Iman memotong tumpeng dan menyuapi mereka. Ada pula bingkisan yang diberikan kepada para veteran sebagai kenang-kenangan dari DPP PKS.

Acara pun bertambah seru ketika para kader dan masyarakat mendapatkan baso dan cendol gratis yang dibagikan sebelum perlombaan dimulai. Ada 7 macam perlombaan yang digelar yakni  lomba bakiak, balap karung, makan pisang, pecahkan balon, tarik tambang, masukan benang ke jarum, serta tangkap belum yang masing-masing terdapat kategori anak-anak, remaja, dan dewasa.

Saat perlombaan sedang berlangsung seru, PKS kedatangan tamu istimewa yakni Wakil Ketua Partai Gerindra, Marwah Daud Ibrahim. Marwah yang disambut Shohibul Iman pun menyampaikan pesan penyemangat agar anak-anak yang hadir memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan jangan takut untuk bergabung di ranah politik nantinya. Karena menurut Marwah dan Sohibul Iman, justru di ranah politik inilah dibutuhkannya peran anak-anak terbaik bangsa.

Di akhir sambutan, Marwah dan Shohibul Iman mengajak anak-anak yang hadir untuk bernyayi dan bersyalawat bersama di panggung. Acara pun semakin seru ketika tim Shohibul Iman bertanding melawan tim Marwah dalam perlombaan bakian. Setelah jatuh bangun, akhirnya lomba pun dimenangi oleh tim Marwah.

Acara pun ditutup dengan penyerahan hadiah lomba, pemberian santunan kepada anak yatim, dan door prize berupa alat kebutuhan rumah tangga dengan hadiah utama rice cooker dan ponsel android.

Jazuli: Buktikan Indonesia Berkarakter, Adil, dan Sejahtera

Jakarta (17/8 - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, dalam momentum Hari Proklamasi Republik Indonesia (RI) yang ke-70 tahun, semua pihak menginginkan Indonesia kembali berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera.

"Pemerintah harus bekerja lebih keras, cerdas, dan terarah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita semua ingin Indonesia seperti imajinasi para pendiri republik dan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (17/8).

Oleh karena itu, kata Jazuli, Fraksi PKS mengajak semua pihak, khususnya Pemerintah sebagai nakhoda RI untuk berefleksi 'Sudahkah kita merdeka dalam arti sebenarnya?'

"Bung Karno pernah berkata setiap bangsa sejatinya punya kepribadian sendiri. Pendiri republik pun telah mencanangkan kepribadian kita dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Masihkah kita menjadikannya pedoman kehidupan berbangsa?" tanya Jazuli.

Menurut legislator asal Banten itu, dalam pandangan Fraksi PKS, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini menjauhi jargon Nawacita yang telah dicanangkan. Di antaranya kenaikan harga karena sejumlah subsidi rakyat (BBM, TDL) dicabut, kebijakan importasi, penjualan aset, dan hutang luar negeri yang bertambah.

"Kami mohon pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang menyulitkan ekonomi rakyat dan fokus pada kebijakan yang prorakyat berbasis kemandirian dan kedaulatan dalam negeri," ujarnya.

Meski begitu, masih menurut Jazuli, beberapa program pemerintah disambut positif Fraksi PKS. Di antaranya membangun dari pinggiran (daerah-daerah dan desa-desa), pengarusutamaan pembangunan maritim, serta reformasi agraria.

"FPKS DPR akan berlaku objektif. Selama program atau kebijakan pemrintah prorakyat, Fraksi PKS akan menjadi yang pertama mendukungnya. Tapi sebaliknya jika menyengsarakan rakyat, Fraksi PKS terdepan dalam mengkritik dan menghadangnya," pungkas Anggota DPR RI yang duduk di Komisi III itu.

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

Merawat Kemerdekaan dengan Amal

Kemerdekaan adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Ini merupakan nikmat yang paling hakiki. Ketika manusia terbebas dari penghambaan atas sesama manusia. Peradaban paling hina ketika sesama manusia saling menghambakan.

Kita sudah melewati fase itu, kita telah menikmati alam kebebasan. Bebas dalam menentukan arah dan masa depan sendiri sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Tentu kita patut bersyukur atas nikmat Allah SWT tersebut.

Oleh para pendiri bangsa ini, menyadari dengan kesadaran tauhid jika kemerdekaan ini adalah nikmat dan karunia dari Allah SWT. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terukir indah; "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Sebagai bangsa yang telah merasakan nikmat sebuah kemerdekaan, kita berharap bangsa-bangsa yang belum merdeka hingga sekarang agar segera meraih kemerdekaan. Kita tau, Palestina, Bangsa yang sejak dini mengakui kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang belum menikmati kemerdekaan.

Sudah kewajiban bagi kita untuk mendorong membebaskan Negara mana pun untuk merdeka. Karena itu adalah amanat dari para founding fathers sebagaimana mereka wasiatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Kemerdekaan sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa ini. Kini, tugas dan tanggung jawab terbentang dihadapan kita. Kewajiban untuk merawat nikmat kemerdekaan ini.

Dengan apa kita merawat amanat kemerdekaan ini?

Bila merujuk pada konstitusi, merawat kemerdekaan ini dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ini adalah tugas dan amanat yang dituntut oleh para pendiri bangsa ini dari kita sebagai pewaris negeri. Bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pula hal yang mustahil.

Bila para pendahulu kita sukses mewujudakn impian besar bernama kemerdekaan, bukan tak mungkin kita juga bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada masa itu, 'kemerdekaan', kata yang utopis. Apalagi adanya sikap sinis dari sebagian anak negeri atas cita-cita itu. Namun sinisme itu musnah tatkala datangnya fajar kemerdekaan.

Pun dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial suatu yang utopis bagi mereka yang statis dan sinis.

Yang kita butuhkan saat ini adalah modal sosial yang dimiliki para pejuang kemerdekaan ketika mereka mendirikan negeri ini. Modal sosial itu berbentuk kebersamaan, etos kerja, pengorbanan dan optimisme.

Untuk merawat kemerdekaan ini kita butuh modal sosial yang kuat berupa kebersamaan, etos kerja, pengorbanan dan optimisme.

Nah, untuk kita warga Kota Bekasi, spirit kebersamaan, etos kerja, pengorbanan dan optimisme sangat diperlukan untuk memajukan dan mensejahterakan kota yang kita cintai ini.

Tak akan sulit, untuk mewujudkan visi Maju, Sejahtera dan Ihsan bila spirit kebersamaan, etos kerja, pengorbanan dan optimisme ini tertanam dalam setiap sanubari warga Kota Bekasi.

Dirgahayu Negeriku. Cinta tulus padamu bumi pertiwi. Ijinkan kami merawat kemerdekaan ini dengan amal terbaik kami. Bangga Jadi Indonesia. Merdeka!

Penulis: Ahmad Syaikhu (Wakil Wali Kota Bekasi) | Tulisan ini dimuat di Kompasiana.com pada 17 Agustus 2015

Sumber: http://www.kompasiana.com

Salim Segaf: Pilkada Bukanlah Ajang Mengejar Euforia Kemenangan

SURAKARTA (16/8) – Setelah ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (MS PKS) yang baru untuk periode 2015-2020, Salim Segaf Al Jufri memberikan arahan dalam kegiatan "Konsolidasi Kader PKS Kota Solo Menghadapi Pemilihan Umum Kepada Daerah" di Hotel Syariah Arini Surakarta, Minggu (16/8).

Kunjungan Salim di Kota Surakarta ini adalah kunjungannya ke daerah yang pertama kali setelah menjabat sebagai Ketua MS PKS. Kunjungan ini dilakukan untuk memberikan motivasi kader dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2015.

Seperti diketahui, PKS Kota Surakarta adalah salah satu pengusung Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Anung Indro Susanto dan Muhammad Fajri (AFI). Salim menyampaikan bahwa PKS sebagai partai dakwah dalam menghadapi pilkada tetap menempatkan niat yang ikhlas dalam berjuang dan memenangkan calon AFI yang diusung. Selain itu, menurut Salim menempatkan orientasi yang benar dalam hajatan demokrasi adalah kunci kemenangan.

"Menempatkan orientasi untuk bekerja dan melayani sepenuh hati dalam menjalankan setiap program pemenangan pasangan calon adalah kunci dari setiap kemenangan. Jadi, sebagai kader PKS Pilkada bukanlah sekedar ajang mengejar euforia kemenangan. Tetapi bagaimana menggunakan kemenangan itu untuk berkontribusi kepada masyarakat," jelasnya.

Konsolidasi kader PKS yang diikuti ratusan kader dari setiap jenjang struktur ini adalah agenda rutin untuk melakukan perencanaan program dan evaluasi secara berkala.  Selain itu dalam setiap pertemuan kader dilaksanakan penggalangan dana sukarela untuk membiayai program yang telah ditetapkan. Sebagaimana semboyan partai ini "Sunduquna juyubuna" (kas kami adalah dari kantong-kantong kami sendiri).

Sumber: Humas PKS Solo

Selasa, 11 Agustus 2015

Salim Segaf dan Sohibul Iman Pimpin Partai Keadilan Sejahtera

BANDUNG (10/8) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmad 2015-2020. Salim Segaf Aljufrie terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro (MS) PKS, didampingi Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MS, mengumumkan hasil Musyawarah MS PKS di Bandung, Senin (10/8).

"Sidang Musyawarah Majelis Syuro memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas keikhlasan, pengorbanan, dan kecintaan Ustadz Hilmi Aminuddin selama memberikan darma baktinya sebagai Ketua Majelis Syuro PKS," jelas Salim Segaf yang sebelumnya menjabat Menteri Sosial RI periode 2009-2014.

Pada kesempatan yang sama, Salim Segaf juga mengumumkan Presiden PKS masa khidmad 2015-2020. Muhammad Sohibul Iman, yang juga Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS DPR RI, resmi menggantikan Anis Matta.

"Kita bersama telah membesarkan dan menjayakan partai ini. Kami mendukung kepemimpinan baru, termasuk kepemimpinan Saudara Sohibul Iman sebagai Presiden PKS. Kita tumbuh di satu komunitas politik yang sama, kita belajar tentang makna keterusterangan dan ketaatan dalam pembelajaran politik," kata Anis Matta.

Sementara, Presiden PKS terpilih Muhammad Sohibul Iman mengatakan musyawarah mufakat kepemimpinan di PKS bukan bersifat baru. Sebagai Presiden, Sohibul Iman akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan.

"Kami akan melanjutkan hal-hal positif. Partai menghadapi berbagai tantangan, oleh karena itu kita harus terus berinovasi. Kuncinya, kerja sama dan dukungan kader serta simpatisan di seluruh wilayah, baik di dalam negeri, Indonesia, maupun luar negeri. Kami mengharapkan dukungan Anda semua," ujarnya.

Musyawarah MS PKS diselenggarakan pada Ahad dan Senin, 9-10 Agustus 2015. Selain menetapkan Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, sidang musyawarah juga memutuskan Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Taufik Ridlo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahfuzh Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP, serta Untung Wahono sebagai Sekretaris Majelis Syuro.