Senin, 15 Februari 2016

Harapan PKS: ICMI Makin Berperan Bagi Kemajuan Umat dan Bangsa


Jakarta – Presiden PKS dan beberapa pimpinan lainnya terpilih masuk kedalam kepengurusan pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMII). Presiden PKS yang juga anggota Dewan Penasihat Pusat ICMI Mohamad Sohibul Iman berharap ICMI ke depan semakin memberikan kontribusi dan peran yang signifikan bagi kemajuan umat Islam, Negara dan bangsa Indonesia.

"Dibandingkan dengan kepengurusan sebelumnya, tentu kita berharap ICMI dengan kepengurusan sekarang mempunyai perubahan yang lebih signifikan untuk perubahan bangsa," kata Sohibul usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ICMI 2016 di Menara 165, Jl Tb Simatupang, Jakarta, Rabu (10/2).

Dalam acara tersebut juga dikukuhkan Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI periode 2015-2020 oleh Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Pusat ICMI turut hadir beserta sejumlah menteri kabinet kerja.

Selain Sohibul Iman, beberapa pimpinan pusat PKS juga termasuk ke dalam kepengurusan pusat ICMI, antara lain Ketua Majelis Syuro (MS) PKS Salim Segaf Al Jufrie sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Pusat, Wakil Ketua MS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai anggota Dewan Pakar Pusat.

"Seperti tujuan awal ICMI yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Semoga ICMI terus meningkatkan relevansinya terhadap keumatan," pungkas Sohibul Iman.

PKS Ajak Masyarakat Bendung Ancaman LGBT


JAKARTA - Penyimpangan perilaku seksual di masyarakat kian memprihatinkan. Masyarakat harus memperkuat ketahanan sosial dan keluarga dalam menghadapi ancaman LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mendorong kerjasama seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi LGBT.
"Kita harus melakukan berbagai upaya agar virus LGBT tidak menyebar dan merusak anak-anak muda kita, yang biasanya menjadi sasaran empuk gerakan LGBT," ujar Fahmy di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Menurut Fahmy, setiap unsur masyarakat dan lembaga harus berperan dalam mencegah berkembang dan meluasnya LGBT. Dia mencontohkan,  lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan pesantren harus menjelaskan dengan baik dan obyektif  kepada siswa, mahasiswa dan santri tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana LGBT itu sesungguhnya.
Lembaga keagamaan seperti ormas Islam, MUI dan Gerakan Dakwah, menurut dia ikut menyuarakan kepada berbagai pihak akan kesesatan dan penyimpangan perilaku LGBT dan menyalahi nilai dan sendi-sendi agama.
"Parpol Islam dan nasionalis bersatu padu untuk menjaga dan membentengi agar LGBT tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atau undang-undang. Bahkan seharusnya mengenyahkan mereka dari negara RI yang relijius, bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbudaya dan beradab," imbuhnya.
Lebih lanjut Fahmy mengatakan,  LGBT adalah penyakit dan penyimpangan perilaku sebagaimana masuk dalam kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa),  yang merujuk  pada terminologi ODMK pada UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
"LGBT sudah eksis sejak dahulu kala. Kaum nabi Luth (Sodom) adalah komunitas pertama yang melakukan perilaku Gay/homoseksual yang menyebabkan mereka dikutuk dan dimurkai Allah SWT," tambah dia.
LGBT, Fahmy menambahkan, juga merupakan gerakan sesat dan menyesatkan perilaku seksual yang menyimpang dikecam oleh semua agama.
"Kini sedang merebak dan masuk ke negeri kita tercinta. Perlahan tapi pasti, mereka melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pengikut, sambil mendekati para pejabat dan akademisi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas eksistensi mereka. Tentu saja yang paling ampuh, mereka menggunakan isu HAM," jelasnya.
Namun demikian, Fahmy mengatakan, menghadapai persoalan LGBT harus secara obyektif dan proporsional. Menurutnya, gerakan LGBT harus dibendung, tapi korban LGBT tentu harus diperlakukan secara berbeda dan bijak.
"Mereka boleh jadi 'terjebak' dan terstimulasi oleh lingkungan, atau salah asuh. Atau, sebagian mereka terlahir dengan kecenderungan LGBT. Adapun yang perlu kita 'perangi' adalah kelembagaan LGBT yang dengan sistemik dan sengaja menyebarluaskan faham, gaya dan perilaku LGBT kepada anak-anak muda kita. Kepada mereka, kita harus dekati, berikan pemahaman, treatment atau rehabilitasi dengan bijak," cetusnya.

Jangan Ada Teror, Kita Semua Ingin Damai


Palangka Raya, Minggu (14/2) Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah, Heru Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah setelah keputusan hasil rekapitulasi KPU agar tetap menjaga kebersamaan dan tidak terpancing dengan upaya provokasi apalagi dalam bentuk teror. Hal ini di ungkapkan Heru di sela-sela kegiatan silaturahim bersama wartawan. 

Menurut Heru, pada dasarnya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah sangat berharap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung aman dan damai agar masyarakat segera mendapatkan layanan pembangunan ungkap Heru. Wajar saja semua pihak mengutuk jika ada upaya yang mengarah teror yang tidak bertanggungjawab di masyarakat, termasuk kepada para penyelenggara pemilihan kepala daerah yang telah menjalankan tugasnya mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ungkap Heru. Jika memang benar apa yang di ungkapkan Ketua KPU Kalteng di media yaitu adanya upaya teror maka kita berharap jangan ada teror kepada pihak manapun agar prosesnya berjalan saling menghargai dan sesuai aturan yang berlaku.

Secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak baik itu penyelenggara pemilukada, TNI, Polri, maupun masyarakat di Kalimantan Tengah yang telah berupaya mengamankan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah ungkap Heru.

Ini momentum bagi kita semua tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena berikutnya ada 2 (dua) Kabupaten yang akan siap menggelar pemilihan kepala daerah di tahun 2017 ujar Heru

Saya yakin dalam beberapa kunjungan ke masyarakat, mereka menginginkan suasana dan kondisi yang aman serta kondusif untuk bisa menunjang aktifitas kerja maupun perekonomian masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Heru menghimbau agar kita tetap menjaga kebersamaan dalam upaya membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Kita semua harus menghargai setiap tahapan yang dilakukan termasuk dalam menempuh jalur hukum yang di telah diatur. Selagi itu menjadi pola kita dalam berdemokrasi terutama pemilihan kepala daerah maka kita harus saling menghargai upaya tersebut. Bahkan Heru berharap jika nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan secara adil, maka sudah saatnya kita menjalin kebersamaan baik itu calon maupun para pendukung dari berbagai partai atau masyarakat untuk bersama membangun Kalimantan Tengah.