Senin, 21 Maret 2016

PKS Sambut Positif Pembangunan Jaringan Gas Terbesar di Indonesia



Jakarta (21/3) -- Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Memed Sosiawan menyambut positif pembangunan jaringan gas terbesar di Indonesia.
“Bagus jika gas bumi digunakan dan dimanfaatkan oleh sebuah kota. Karena lebih murah dari liquid petroleum gas (LPG),” kata Memed, di Jakarta Selatan, Senin (21/3).

Syaratnya, kata Memed, sumber gasnya dekat kota dan kota tersebut kerapatan atau density-nya tinggi.

“Rumah penduduknya rapat dan padat, sehingga biaya pembangunan jaringan pipa transmisinya, dari sumber gas ke kota, dan pipa distribusinya dari rumah ke rumah bisa murah,” ujar Memed.
Proyek ini, lanjutnya, sebagai diversifikasi energi dan bagian dari program konversi energi dari BBM, yang ada komponen impor dan tergantung dolar, kepada gas. Termasuk gas bumi yang artinya lifting gas cukup, komponen lokal, tidak tergantung dolar.

“Ini sangat menghemat belanja negara sehingga mengurangi utang negara,” ucap Memed.
Memed meyakini masih banyak kota bisa memenuhi syarat seperti Prabumulih, maka pemerintah bisa membangun belasan bahkan puluhan kota gas seperti Prabumulih.
“Dalam jangka panjang akan mengokohkan kemandirian energi kita karena lifting minyak semakin merosot volumenya, dan lifting gas semakin meningkat. Kalau semua BBM bisa diganti dengan BBG, maka Indonesia kan mandiri energi,” cetus Memed.

Memed sendiri melihat bahwa Kota Prabumulih, Sumatera Selatan memenuhi syarat tersebut dan memberi apresiasi.
“Selamat kepada Prabumulih yang bisa menjadi kota gas. Bahkan semua pom bensin bisa dikonversi menjadi SPBG dan semua kendaraan pakai gas bumi. Kota akan menjadi bersih (green city) dan menjadi kota yang murah karena Non BBM,” katanya.

Seperti diketahui proyek jaringan gas bumi terbesar di Indonesia dengan 32.000 sambungan rumah tangga telah mulai dibangun di Prabumulih, Sumatera Selatan. Proyek ini diawali dengan peletakkan batu pertama(groundbreaking) yang salah satunya dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Memed Sosiawan

Kasuba-Hasjim Menangi Pemungutan Suara Ulang di Halsel

Halmahera (20/3)- Pasangan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasyim memenangi pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang digelar Sabtu (19/3/2016). 

Demikian keterangan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Kasuba, Ahad (20/3/2016).

Ketua DPP PKS yang mengurus Wilayah Dakwah Indonesia Timur ini menyebutkan, pasangan yang diusung oleh PKS dan Partai Hanura tersebut meraih 43.588 dari total suara sah 120.445 suara, atau selisih 22 suara dari pasangan nomor urut 1 Amin Ahmad-Jaya Lamusu. 

Selengkapnya perolehan suara pasangan calon launnya adalah sebagai berikut: Amin-Jaya (nomor urut 1) 43.566 suara, Ponsen-Sagaf (2) 23.000 suara dan Rosihan-Beni (3) 10.291 suara.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang  22 Februari 2016 mengabulkan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 20 TPS yang dianggap bermasalah oleh pemohon pasangan Bahrain-Iswan. Hal tersebut berdasarkan atas ditemukannya kotak suara di sebuah toilet Sekolah Luar Biasa (SLB) Desa Tamori.

Saat itu hakim MK I Dewa Gede Palguna menyatakan dalam perkara aquo, jelas penyelenggaran tidak profesional menjalankan tugasnya, tidak hanya mencederai demokrasi tapi menyebabkan ketidakpastian hukum.Menurut Gede Palguna di sidang yang dilakukan di Gedung MK itu, semestinya keberadaan surat suara dipastikan dengan baik dan aman


Keterangan Foto:Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasyim

Hidayat Ingatkan Kembali Bahaya LGBT

Jakarta (20/3) -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan kesadaran masyarakat tentang bahaya LGBT makin meningkat belakangan ini sejak santer diberitakan di beberapa media.
"Ini membuat keluarga makin sadar dan menjaga anggota keluarga dari serangan LGBT," kata Hidayat dalam acara talkshow parenting "Tentukan Sikap Kita Hadapi Penyimpangan Seksual (LGBT)", di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (20/3/2016).
Dalam acara yang diadakan oleh Rumah Keluarga Indonesia (RKI) tersebut, Hidayat juga mengatakan seluruh agama melalui majelis-majelis agama menyebut LGBT adalah sesuatu yang dilarang.
"Ketuhanan Yang Maha Esa cukup menjadi dasar kuat untuk itu. Orang jawa bilang ceto welo-welo (terang benderang)," katanya.

Agama apapun, katanya, termasuk Islam juga melarang melakukan tindakan semena-mena terhadap pelaku LGBT.
"Negara atau pemerintah yang harus mengambil tindakan, bukan masyarakat awam atau kita yang melakukan hukuman," ujarnya.
Negara, lanjutnya, harus mengambil sikap dengan membuat undang -undang pelarangan ini.
"Rusia yang tak ada Pancasila(Ketuhanan Yang Maha Esa) saja melarang adanya LGBT. Indonesia harusnya juga demikian," ujarnya.
Lebih lanjut Hidayat mengatakan bahwa membentengi keluarga dari bahaya seperti LGBT itu penting untuk kesalamatan bangsa Indonesia.
"Semua pihak punya peran untuk menolong lingkungan dari serangan LGBT. Kuu anfusakum wa ahlikum naaro. Selamatkan diri dan keluargamu dari api neraka," cetusnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid

Jangan Sampai RUU Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan Menabrak Konstitusi

Jakarta (15/3) -- Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan Bidang Ekuintek LH DPP PKS, Ecky Awal Mucharom mengatakan bahwa keberadaan RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) jangan sampai hanya memberikan perlindungan pada satu aspek semata.
“Namun di saat yang sama justru berpotensi menimbulkan ekses lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian dalam konstitusi,” kata Ecky di Gedung DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta, Selasa (15/3).
Krisis ekonomi tahun 1998, katanya, telah memberikan pelajaran yang mahal dan menyakitkan. Rakyat harus menanggung beban permasalahan perbankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik bank dan industri perbankan.
“Melalui RUU PPKSK ini diharapkan dapat terbentuk kelembagaan yang memiliki tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi yang baik serta sistem koordinasi yang kokoh,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sistem dan mekanisme koordinasi diharapkan dapat memberikan jaminan akses informasi dan data (flow of information) yang baik sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Dalam penentuan desain kelembagaan, struktur, kewenangan dan mekanisme, sangat penting untuk memastikan terbentuknya mekanisme pertangungjawaban, check and balances dan good governance, demi kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang,” tegas Ecky.

Keterangan Foto: Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan Bidang Ekuintek LH DPP PKS, Ecky Awal Mucharom

Selasa, 15 Maret 2016

Pembentukan Kohor RI di Palestina Wujud Pelaksanaan Amanat Pembukaan UUD

Jakarta (14/3) - Pembentukan Konsul Kehormatan RI di Ramallah, Palestina patut diapresiasi. Terobosan diplomatik RI ini perlu mendapat dukungan masyarakat Indonesia.
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Taufik Ramlan Wijaya mengatakan, pembentukan misi diplomatik tersebut merupakan langkah maju pemerintah RI dalam mewujudkan amanat pembukaan UUD RI.
"Sebab, hal tersebut merupakan realisasi dari Pembukaan UUD RI. Tidak hanya itu, bagaimanapun karena faktor sejarah dan kedekatan nilai Islam keduanya saling terhubung," ujar Taufik, Senin (14/3/2016).
Keberadaan Kohor RI di Ramallah menurutnya dapat berperan meningkatkan berbagai hubungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat kedua negara. Hal tersebut merupakan langkah bagus untuk membantu Palestina mencapai kemerdekaannya.
"PKS siap membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina dan terwujudnya negara Palestina Merdeka," pungkas Taufik.
Diketahui, Ahad (13/3/2016) lalu berlangsung pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina Madam Maha Abu Susheh di KBRI Amman, Yordania. Pelantikan dilakukan langsung Menlu RI Retno Marsudi dengan didampingi Menlu Palestina, Dubes RI untuk Jordan Teguh Wardoyo dan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.
Keterangan foto: Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Taufik Ramlan Wijaya


Sikap Israel Jelas Mengganggu Pendirian Konhor RI di Palestina

Jakarta (14/3) - Pelantikan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina seyogiayanya dilakukan di Ramallah, Tepi Barat. Karena tidak keluarnya izin dari Israel bagi delegasi Indonesia, pelantikan akhirnya dilakukan di KBRI Amman, Yordania.
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS Taufik Ramlan Wijaya menyesalkan sikap arogansi Israel.
"PKS menyesalkan tidak kooperatifnya pihak Israel tersebut karena telah mengganggu proses pendirian Konsul Kehormatan RI di Ramallah," ujar Taufik, Senin (14/3/2016).
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebelumnya telah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia sudah menempuh berbagai upaya agar pelantikan Konhor RI di Ramallah dapat terlaksana. Namun, Israel tidak kooperatif terhadap upaya yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI.
"Berbagai upaya sudah ditempuh agar bisa melakukan pelantikan di Ramallah. Namun sampai tadi pagi Israel tidak memberikan fly clearance utk Heli terbang dari Amman ke Ramallah," imbuhnya.
Tindakan tersebut akhirnya membuat pelantikan Konhor RI di Indonesia dipindah ke Amman, Yordania.
"Akhirnya kesepakatan Menlu dan saya, pelantikan di Amman. Alhamdulillah, Menlu Palestina dan Konhor bisa datang," pungkas Mahfudz.


Minggu, 13 Maret 2016

PKS Kalteng Hari ini Rakerwil

Palangkaraya - DPW (Dewan Pengurus Wilayah) PKS (Partai Keadilan Sejahter) Kalimantan Tengah hari ini minggu (13/03) melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dengan tema Berkhidmat Dengan Rakyat di aula Rapat kantor DPW PKS Kalteng Jl. G.Obos no. 131 dihadiri sekitar 30 orang pengurus DPW PKS Kalteng.

Setelah Rakerwil pada tanggal 25 dan 26 maret di agendakan Rapat koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang mengundang semua pengurus di DPD 14 kota/kabupaten di Kalimantan Tengah.
Agenda Rakerwil ini membahas Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2016 disetiap bidang di DPW PKS Kalteng.

Semua bidang memiliki program-program yang sinkron dari turunan program-program Pengurus Pusat PKS. Program-program akan banyak menyentuh masyarakat Kateng kedepamnya.

Sabtu, 12 Maret 2016

PULUHAN KOMPOR GAS DIBAGIKAN KE KORBAN KEBAKARAN


Murung Raya – Puluhan rumah dan ratusa ruko hangus terbakar oleh sijago merah pada hari senin pagi lalu di lingkungan Pasar Pelita Hulu Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Provinsi KalimantanTengah.

Hal ini membuat anggota legislatif DPRD Fraksi PKS Murung Raya seklaigus ketua DPD PKS Murung Raya Sirajul Rahman, S. Hut, M.I.Kom membagikan puluhan kompor gas untuk para korban kebakaran secara langsung ke masyarakat pasar pelita Hulu Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

Pembagian kompor gas ini langsung diterima secara simbolis oleh ketua Pasar Pelita Hulu, Harun. Mereka sangat berterimakasih atas bantuan ini. Kompor gas merupakan hal yang paling urgent dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk masak-memasak.

“semoga dengan pembagian kompor gas gratis ini dapat meringankan penderitaa masyarakat korban kebakaran di pasar pelita Puruk Cahu Murung Raya,” ucap Sirajul.

Jumat, 11 Maret 2016

RAPBN-P 2016 Jangan Tersandera RUU Tax Amnesty

Jakarta (11/3) -- Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS, Memed Sosiawan mengatakan bahwa pembahasan RAPBN-P 2016 tidak selayaknya disandera oleh pembahasan RUU Tax Amnesty.  Pemerintah harus mampu mengantisipasi dilakukannya skenario pembahasan RAPBN 2016 tanpa tergantung dengan pembahasan RUU Tax Amnesty.

“Karena dimulainya pembahasan RAPBN-P 2016 harus dilakukan setelah adanya perkembangan perubahan signifikan yang terjadi pada indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2016,” kata Memed di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Memed menyampaikan hal tersebut  untuk menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja  dengan Badan Anggaran DPR bahwa penerimaan negara pada tahun 2016 ini akan meleset sekitar Rp 290 triliun di bawah target.

Adanya koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6 persen menjadi 3,4 persen, menurut Memed, juga karena adanya rencana koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 7 persen menjadi 6,5-7 persen dan rencana turunnya persentase belanja militer Tiongkok dari dua digit selama dua dekade menjadi satu digit terhadap PDB.

“Sebagaimana disampaikan dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada pekan ini, yang tentu saja pertumbuhan global tersebut memberi pengaruh besar terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016,” ujar Memed.

Turunnya harga minyak saat ini yang berada pada kisaran 30 dollar AS per barel, menurut Memed, bahkan pernah menyentuh angka 26 dollar AS per barel, dari harga minyak dalam asumsi makro APBN 2016 sebesar 50 dolar AS per barel.

“Perubahan-perubahan indikator ekonomi makro tersebut pasti akan mengubah postur APBN 2016, termasuk melesetnya target penerimaan negara sebesar Rp 290 triliun, harus segera diantisipasi dengan dimulainya pembahasan RAPBN-P 2016,” ucapnya.

Pembahasan RUU Tax Amnesty tentunya bukan hanya menyangkut aspek pengampunan pajak yang akan memberikan potensi penerimaan negara sebesar ratusan miliar rupiah.

“Ini menyangkut iktikad buruk para wajib pajak dan penerima dana BLBI untuk menghindari pajak, juga menyangkut pola dan mekanisme sistem serta tata kelola perpajakan, yang memerlukan adanya jaminan low enforcement yang transparan,” pungkas Memed.

PKS: Good Party Governance Solusi Hadapi Deparpolisasi

Jakarta (11/3) -- Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS, Almuzzammil Yusuf menilai beredarnya isu deparpolisasi harus dihadapi dengan pengelolaan partai politik yang baik yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sedangkan fenomena calon independen atau perseorangan adalah suatu kewajaran dalam berdemokrasi dan dilindungi Konstitusi.

“Tidak perlu dikhawatirkan. Isu deparpolisasi harus dihadapi dengan good party governance. Kemampuan partai politik memberikan pengelolaan partai yang baik untuk kepentingan rakyat, terutama dalam melahirkan pejabat publik yang berkualitas dan amanah.” kata Muzzammil dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (11/3).

Kenapa tidak perlu khawatir? Menurut Muzzammil, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan partai politik pada posisi yang penting khususnya dalam pengisian pejabat negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6A Ayat (2) yang menegaskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian Pasal 22E Ayat (3) bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

“Dengan demikian, pengisian pejabat negara untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta anggota legislatif (DPR dan DPRD) adalah menjadi tanggungjawab partai politik. Inilah yang harus dijaga oleh kita semua,” jelasnya.

Menihilkan atau menghilangkan peran partai politik, menurut Muzzammil, tidak hanya mengancam demokrasi, namun juga bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. “Selama itu tidak terjadi, maka isu deparpolisasi harus menjadi koreksi atas berjalannya fungsi partai politik, khususnya dalam regenerasi kepemimpinan,” ujarnya.

Muzzammil, mengajak semua pihak, terutama partai politik untuk bersama-sama melakukan penataan kaderisasi dan pelembagaan partai politik (institusionalisasi). “Sehingga mampu menjadi role model demokrasi yang dirasakan keberadaannya langsung oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Khusus untuk pemerintah, Alumni Ilmu Politik UI ini mendesak agar menghentikan memecah belah partai politik melalui keputusan yang sewenang-wenang dan melawan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Pemerintah harus lebih bertanggungjawab membangun iklim demokrasi yang sehat dengan menguatkan pelaksanaan peran-peran parpol sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.


Keterangan Foto: Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS, Almuzzammil Yusuf

Rabu, 02 Maret 2016

Blok Masela Harus Dipergunakan untuk Kemakmuran Rakyat

Jakarta (1/3) - Pemerintah hingga detik ini belum memutuskan arah pengembangan Lapangan Gas Masela, Maluku. Dua opsi muncul lewat pengolahan gas alam cair akan dibangun diatas kapal terapung di laut dengan Floating Liquid Natural Gas - FLNG (Offshore) atau dibangun di daratan di pulau yang terdekat dengan LNG Plant (Onshore).

Ketua Bidang Ekuinteklh DPP PKS, Memed Sosiawan mengingatkan Pemerintah harus berani membuat keputusan yang memastikan gas di Blok Masela dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Konstitusi kita menyatakan, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Dengan demikian segala sumber daya alam, termasuk Blok Masela yang mengandung gas harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar Memed di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Memed menyebut masyarakat Maluku sendiri tentunya menginginkan agar pengolahan gas alam cairnya dilakukan di daratan (Onshore). Sebabnya agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh industri hilir gas seperti industri pupuk dan petrokimia. "Sehingga terjadi trickle down effect yang dapat menumbuhkan perekonomian domestik Maluku," ungkap dia.

Ia juga menjabarkan jika sejatinya pengolahan LNG Plant di daratan (Onshore) lebih ekonomis dibandingkanFloating Liquid Natural Gas - FLNG (Offshore).

Dalam catatannya, pembangunan blok Masela dengan menggunakan FLNG (Offshore) tanpa ada fasilitas di darat akan memerlukan investasi sebesar $ 17,83 miliar. Sedangkan pembangunan LNG Plant di daratan (Onshore) dapat diperkirakan memerlukan investasi sebesar $ 12miliar.

Angka ini berbeda dengan proposal perkiraan biaya dari Inpex dan Shell, yang menyatakan bahwa, pembangunan kilang offshore hanya US$ 14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat onshore, mencapai US$ 19,3 miliar.

Perkiraan tersebut juga berbeda kajian Kemenko Maritim dan Sumber Daya, bahwa biaya pembagunan kilang darat (Onshore) sekitar US$16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (Offshore), biayanya mencapai US$22 miliar.

"Dengan demikian, memang ada kesimpulan yang sama, bahwa kilang di darat (Onshore) lebih murah sekitar dibandingkan dengan kilang di laut (Offshore)," ungkap dia.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekuinteklh DPP PKS, Memed Sosiawan