Sabtu, 30 Juli 2016

KADER-KADER PKS KALTENG MASIH TETAP OPTIMIS

Palangkaraya - Halal bihalal PKS Kalimantan Tengah di hadiri oleh Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera sekaligus komisi I MPR RI di Kantor DPW PKS Kalteng Jl. G. Obos No. 131, Palangkaraya.

Ustadz Hidayat menyemangati kader PKS Kalteng agar terus berkontribusi untuk rakyat melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh kader danenghadirkan kecerdasan-kecerdasan lain.

Ustadz Hidayat Nur Wahid juga menjelaksan bahwa kita juga bisa berkoalisi dengan partai siapapun termasuk PDIP dan Golkar, selama itu untuk kebaikan rakyat.

"Kedatangan ustadz Hidayat Nur Wahid jelas ketua DPW PKS Kalteng, Heru Hidayat, ST merupakan keistimewaan tersendiri bagi PKS Kalteng, semoga datangnya Ustadz Hidayat Nur Wahid sebagai pemicu semangat kader-kader PKS di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan potensi diri dalam berkhidmat untuk rakyat Kalteng, " ucap Heru.

Minggu, 17 Juli 2016

Kader Perempuan PKS Kalteng Siap Jadi Pemimpin

Pangkalanbun - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Kalteng mengadakan kegiatan TFF (Traning for Trainer) bagi pengurus PKS Kalteng, bertempat di Aula kecamatan Arut Selatan, Pangkalanbu. Acara ini dilaksanakan oleh pengurus BPKK DPD Kotawaringin Barat dan dihadiri oleh utusan/perwakilan DPD terdekat yaitu DPD Sukamara, DPD lamandau, DPD Kotawaringin Timur.

“Memang  TFT ini rencananya akan di laksanakan  pada tiga zona DPD”, demikian papar Megawati Rahman selaku sekretaris BPKK DPW PKS Kalteng. Sementara dari ketua BPKK PKS Kalteng Elin Ismayanti menyampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan TFT Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini adalah untuk meningkatkan share PKS terhadap kebutuhan kepemimpinan/kepeloporan perempuan di masyarakat. Menjadi perempuan pelopor perlu adanya motivasi kepeloporan perempuan di bidang apapun. Kami yakini dari PKS memiliki kader perempuan yang sangat luar biasa kiprahnya dalam kontribusi ke masyarakat dan partai, hanya saja kami lebih mengharapkan kader bisa fokus pada satu bidang garap yang bisa lebih mengoptimalkan kontribusinya di masyarakat, ibarat sebuah nilai kami ingin  kader yang punya kemampuan dan kapasitas untuk menjadi pelopor bernilai 100 dengan fokus bidang yang ditekuni. Bukan kader yang terpaksa punya kemampuan ini itu tapi nilainnya hanya 50, 60, atau bahkan 30.

“Alhamdulillah kegiatan TFT ini dihadiri oleh kurang lebih 20 peserta dan 40 peserta pasangan suami istri untuk materi konselor keluarga,” jelas Elin.

Pemerintah Harus Fokus Pada Pemberdayaan Nelayan Korban Reklamasi

Jakarta (15/7) - Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan bahwa Reklamasi Pulau G yang sebagian sudah terjadi tidak dapat sepenuhnya mengembalikan habitat yang telah rusak. Pemerintah dalam hal ini harus fokus pada pemulihan habitat dan pemberdayaan nelayan sekitar.
"Setidaknya pemerintah tetap harus menyiapkan sejumlah hal yang luput seperti penyediaan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan tradisional agar tepat sasaran. " ujarnya saat dihubungi, Jumat (15/7/2016).
Menurutnya, nelayan sebagai komunitas masyarakat kecil adalah komunitas yang berhak mengelola wilayah pesisir.
"Nelayan sebagai komunitas masyarakat kecil adalah "pemilik" sah wilayah pesisir maka perlu diberikan program yg bersifat pemberdayaan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek," jelas Ledia.
Ledia juga menjelaskan bahwa reklamasi Pulau G membuat nelayan tradisional sekitar harus menempuh jarak memutar yang lebih jauh untuk sampai ke tempat mencari penghasilan.
"Hal ini (subsidi bahan bakar, red) mengingat pulau yang setengah jadi itu telah menyebabkan penambahan jarak tempuh bagi para nelayan tradisional," tuturnya.
Tidak hanya itu, menurut Ledia pemerintah harus memastikan bahwa ekosistem sekitar pulau kembali pulih.
"Pemerintah harus memastikan bahwa ekosistem sekitar pulau terjaga dan terpelihara. Juga, pemerintah harus melakukan pembinaan bagi nelayan tradisional agar dapat meningkatkan kapasitas dirinya (nelayan, red)," ungkapnya.
Ledia juga mendesak DPRD DKI Jakarta agar segera mengesahkan Perda Reklamasi agar pengelolaan wilayah pesisir dapat berpihak kepada nelayan.
"Secara komprehensif penanganan reklamasi harus mengacu kepada perda Zonasi dan wilayah pesisir yang sekarang belum disahkan oleh DPRD. DPRD harus segera mengesahkan Perda reklamasi sebagai dasar pengelolaan wilayah pesisir," tutur Ledia. (dave)