Jumat, 14 September 2018

PKS Temukan 6,3 Juta Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian

Jakarta (14/9) - Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menemukan pemilih ganda pemilu 2019 usai diberikan Daftar Pemilih Tetap atau DPT oleh Komisi Pemilihan Umum pada 5 September 2018.

Adapun data ganda yang ditemukan mencapai 6.317.023 dari 185 juta atau lebih rendah data yang sebelumnya dibeberkan PKS sebanyak 25 juta, meskipun data itu berasal dari Daftar Pemilih Sementara atau DPS.

"Sebelumnya yang 25 juta itu memang data DPS yang diterima pada 12 Juli 2018 dari 137 juta pemilih. Yang sekarang 6,3 juta data ganda dari DPT KPU diterima 5 September 2018," jelas Pipin dalam tayangan Indonesia Lawyers Club di tvOne pada Selasa (11/9/2018) malam.
"Kami merasa ada yang terganggu dengan ekspos hasil penelusuran yang kami lakukan terhadap DPS yang kami terima pada 12 Juli tahun 2018. Harus dipahami bahwa data yang kami miliki adalah DPS, tanggalnya update terakhir 12 Juli 2018," ungkap dia menambahkan.

Waktu Pipin hadir dan mengikuti pleno KPU, KPU sebenarnya mengumumkan bahwa DPS sejumlah 185 juta sekian tetapi data yang PKS terima hanya 130 juta. Ada sekitar 48 juta yang tidak PKS terima. PKS pun menanyakan kenapa PKS tidak menerima. Jawabnya adalah ternyata belum selesai. Kalau belum selesai dari mana angka 185 juta itu.

"Dari 130 juta itu kemudian kami menemukan bahwa tidak semua kabupaten kota masuk, hanya 351 kabupaten kota yang kami terima. Yang kurangnya adalah 163 juta. Hasilnya, kami menemukan kegandaan. Bagaimana kami menemukan kegandaan itu, kami menelusuri kegandaan itu, kami memasukkan seluruh data 137 juta sekian itu dalam software aplikasi kami dan kami menelusuri tiga elemen yakni NIK, nama lengkap dan tanggal lahir," kata dia.

NIK memang ditutup di empat angka terakhir dan hasil penelusuran PKS ada sejumlah DPS dugaan PKS adalah dugaan ganda 25.412.994 dan kemudian setelah PKS menerima itu PKS menyampaikan kepada KPU.
"Saya ingat 3 September lalu, kami koordinasi dengan tim ITnya KPU. Kami dari tim ITnya PKS tentu tidak langsung percaya dengan data ini. Maka langkah yang kami lakukan adalah kami melihat langsung di Sidalih (Sistema Data Pemilih) KPU. Yang kedua kami cari beberapa tempat secara random di TPS dan ketiga datang ke KPU langsung kroscek dengan tim IT PKS. Setelah dikroscek, dan memang ditemukan data ganda itu. Jumlahnya tidak sespektakular yang kami miliki. Karena data KPU memang adalah DPT yang waktu itu dua hari kemudian akan disahkan. Sedangkan data kami 12 Juli 2018, posisinya DPS. Jadi ini dua hal yang berbeda," jelas dia.

Rabu, 05 September 2018

Rupiah Makin Tergelepar, BBM dan TDL Siap-siap Naik


Jakarta (4/9) - Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza menilai melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS akan berimbas pada kegiatan ekonomi satu sama lain.

"Hampir semua produk barang dan jasa yang berasal dari barang impor akan ikut naik. Obat-obatan impor, sparepart impor, barang-barang elektronik impor akan naik," ungkap Handi di DPP PKS Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2108).
Lebih lanjut, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sumbar 1 itu mengatakan bahan pokok yang punya hubungan dengan barang impor akan naik seperti pakan ternak dan vaksin ternak. Dampaknya, ujar dia, harga telur dan daging ayam akan naik.

Pelemahan rupiah yang menembus angka Rp 14.845 per dolar AS pada Selasa (4/9) pagi juga akan berdampak pada naiknya harga BBM. Sebab, menurut Handi, impor minyak mentah Indonesia pada Januari 2018 tercatat sebesar USD573,6 juta.

Jumlah tersebut naik signifikan sebesar 95,63 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year on year) USD293,2 juta. "Kalau BBM naik sudah pasti TDL akan ikut naik. Angka inflasi untuk volatile food relatif tinggi," ungkap dia.

Saat ini, menurutnya, Indonesia belum bisa mengambil manfaat dari pelemahan rupiah, untuk mendorong kinerja ekspor nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini telah menembus ambang batas psikologisnya, sebesar Rp14.900. Kondisi ini akan semakin terus berlanjut, jika Turki dan Argentina terus terperosok dalam krisis ekonomi.